IPS · BAB IV Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Iwan Setiawan

24/08/2021 14:31:33

SMP 9 K-13 revisi 2018

Daftar Isi

BAB I Interaksi Antarnegara Asia dan Negara Lainnya BAB II Perubahan Sosial Budaya dan Globalisasi BAB III Ketergantungan Antarruang dan Pengaruhnya BAB IV Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Halaman

ndonesia

dari Masa

emer

dek

aan

ingga

Masa

Ref

ormasi

Bab

FKG IPS Nasional.Doc

198

elas IX SM

disi

visi

Peta Konsep

Ilmu Pengetahuan Sosial

199

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini kamu diharapkan mampu.

• Mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di

Indonesia pada masa kemerdekaan, Demokrasi Parlementer, Demokrasi

Terpimpin, Orde Baru, dan Reformasi.

• Menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan,

Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru,dan Reformasi.

Prawacana

Sumber

http://www.karangasemkab.go.id

Gambar 4.1.

Upacara Peringatan

Hari

Ulang

ahun

(HUT)

Kemerdekaan

epublik

ndonesia

Setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu melaksanakan perayaan memperingati

hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Tahukah

kamu mengapa kita selalu melaksanakan peringatan itu? Peringatan hari

kemerdekaan merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha

200

elas IX SM

disi

visi

Esa yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Peringatan ini juga

merupakan ungkapan terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah

mengorbankan harta jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan Indonesia.

Keberhasilan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan telah membawa

perubahan besar bagi masyarakat Indonesia. Contoh, ketika masa penjajahan,

tidak semua rakyat Indonesia diperbolehkan sekolah, akibatnya rakyat

Indonesia banyak yang bodoh. Setelah Indonesia merdeka, semua rakyat

Indonesia bebas bersekolah. Contoh lain, ketika masa penjajahan, ekonomi

rakyat Indonesia terpuruk karena kegiatan ekonomi dikontrol oleh pihak

penjajah. Setelah merdeka, ekonomi rakyat Indonesia semakin baik dan rakyat

Indonesia bebas mengatur kegiatan ekonominya. Dua hal ini merupakan contoh

perubahan masyarakat Indonesia setelah meraih kemerdekaan. Bagaimanakah

perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa kemerdekaan? Pada bab ini,

kamu mempelajari perkembangan masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan

hingga masa reformasi.

A. Masa Kemerdekaan (1945–1950)

1. Proklamasi Kemerdekaan

Sumber

Arsip Nasional

Gambar 4.2.

Pembacaan

Teks

Proklamasi

Kemer

dek

aan

Ilmu Pengetahuan Sosial

201

Perhatikan gambar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia

tanggal 17 Agustus 1945 di atas! Siapakah yang membaca teks proklamasi?

Di mana proklamasi dibacakan? Mengapa perlu proklamasi kemerdekaan?

Bagaimana maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa sekarang?

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4-6 orang!

2. Carilah sumber dari buku atau internet tentang proklamasi

kemerdekaan Indonesia!

3. Diskusikan dengan teman sekelompok, apakah makna proklamasi

bagi kehidupan bangsa Indonesia?

4. Tulis hasil diskusi pada kolom berikut!

.................................................................................

5. Presentasikan di depan kelas dan kumpulkan kepada guru untuk

dinilai!

Setelah kamu melaksanakan aktivitas kelompok di atas, tentu kamu

memahami makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk

menambah informasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kamu

simak uraian di bawah ini!

a. Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik

semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan

Sekutu. Untuk menghadapi Sekutu, Jepang mencari dukungan kepada

bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan.

Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso

menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan

Parlemen Jepang, dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai

pembuktiannya, ia mengijinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-

kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang.

202

elas IX SM

disi

visi

1). Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI)

Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada

1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha

Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). BPUPKI terdiri dari 63 orang yang

diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI

mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29

Mei–1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10–17 Juli 1945.

a). Sidang Pertama BPUPKI

Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara

Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-

benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari tiga

tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr

Soepomo, dan Ir Soekarno. Gagasan mengenai dasar negara yang dikemukan

oleh masing-masing tokoh dapat kamu amati pada tabel 4.1. berikut.

4.1

Gagasan Dasar Negara yang

Diusulk

Nama Tokoh

Waktu Penyampaian

Pidato

Gagasan

Mr. Mohammad

Yamin

29 Mei 1945

1. Peri Kebangsaan;

2. Peri Kemanusiaan;

3. Peri Ke-Tuhanan;

4. Peri Kerakyatan;

5. Kesejahteraan Rakyat.

Mr Soepomo

31 Juni 1945

1. Persatuan;

2. Kekeluargaan;

3. Keseimbangan lahir dan batin;

4. Musyawarah;

5. Keadilan Rakyat.

Ir Soekarno

1 Juni 1945

1. Kebangsaan Indonesia;

2. Internasionalisme atau Peri

kemanusiaan;

3. Mufakat atau Demokrasi;

4. Kesejahteraan Sosial;

5. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Ilmu Pengetahuan Sosial

203

Sumber

https://upload.wikimedia.org

Gambar 4.3.

Naskah Piagam

Jak

Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia

yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan

istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni

sebagai hari lahirnya Pancasila.

Sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan

rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh

karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggota Sembilan orang

yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini dinamakan ‘Panitia Sembilan’.

Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar

negara Republik Indonesia.

Pertemuan Panitia Sembilan menghasilkan rumusan yang disebut

Jakarta

Charter

atau Piagam Jakarta, yang disetujui secara bulat dan ditandatangani

pada 22 Juni 1945.

Sumber

https://

upload

.wik

imedia.

Gambar

4.3.

Naskah

iagam

Jak

204

elas IX SM

disi

visi

b). Sidang Kedua BPUPKI

Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar (UUD). Sidang

ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas

peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Selanjutnya BPUPKI

membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat

kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai

Ir. Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti

pembukaan UUD. Panitia Perancang UUD juga membentuk panitia lebih

kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Soepomo untuk merumuskan

batang tubuh UUD.

Pada tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang UUD yang diketuai Soekarno

melaporkan hasil kerja panitia yaitu:

• Pernyataan Indonesia Merdeka.

• Pembukaan Undang-Undang Dasar.

• Batang Tubuh UUD.

Dengan demikian, Panitia Perancang UUD telah selesai melaksanakan

tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah

Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang UUD.

2). Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah

menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang

Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan wakilnya

Drs. Mohammad Hatta, sebagai penasihat diangkat Mr. Achmad Subardjo.

Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang,

kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI

adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian

kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia.

Sumber

ttps://upload

.wik

imedia.

Gambar 4.4.

Persidangan

esmi

PPKI

pada tanggal 18

gustus

1945

dalam sidang PPKI.

Ilmu Pengetahuan Sosial

205

Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9

Agustus 1945 dengan memanggil tiga tokoh nasional yakni Ir. Soekarno, Drs.

Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman Wiedyodiningrat dipanggil ke Saigon/

Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia.

Informasi tersebut, yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan

dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan

Hindia Belanda.

b. Peristiwa Rengasdengklok

Peristiwa Rengasdengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang

tanpa syarat kepada pasukan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita

tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu diketahui oleh beberapa tokoh

pemuda, terutama Sutan Syahrir. Kemudian Syahrir dan beberapa tokoh

pemuda segera menemui Mohammad Hatta yang saat itu baru datang dari

Dalat, Vietnam. Bersama Mohammad Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda

menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar

secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI karena

Sekutu akan menggangap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan

hasil pemberian Jepang.

Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka

berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan

prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka

beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di

Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada

pukul 24.00 menjelang 16 Agustus 1945. Rapat itu dihadiri oleh Sukarni,

Chaerul Saleh, Yusuf Kunto, dr. Muwardi, Syudanco Singgih, dan dr. Sucipto

Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta ke luar

kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya,

Pada 16 Agustus 1945 pukul 04.30, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda

Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.

Sesampainya di Rengasdengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya

disambut baik oleh pasukan Peta pimpinan Syudanco Subeno

Niat para pemuda

untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana. Kedua tokoh golongan

tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno-Hatta

tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan

sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang

kepada Sekutu. Selain itu, kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan dulu

206

elas IX SM

disi

visi

Renungkan

Di tengah suasana tersebut, Ahmad Soebardjo datang beserta sekretaris

pribadinya, Sudiro pada pukul 17.30 WIB. Ahmad Soebardjo memberitahukan

kebenaran menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Mendengar berita itu,

Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI di

Jakarta. Ahmad Soebardjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri

bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-

lambatnya pukul 12.00 WIB. Dengan jaminan yang meyakinkan tersebut,

Syudanco Subeno bersedia melepaskan Soekarno-Hatta.

Perbedaan pendapat yang melatarbelakangi peristiwa

Rengasdengklok menunjukkan adanya saling menghargai antara

Sukarno-Hatta dan para pemuda. Walaupun Sukarno-Hatta dibawa

paksa oleh para pemuda, namun mereka tetap menghormati

kedua tokoh ini. Soekarno-Hatta diperlakukan dengan hormat.

Sukarno dan Hatta pun tidak membenci para pemuda, bahkan

keduanya akhirnya menuruti keinginan para pemuda untuk

memproklamasikan kemerdekaan tanpa persetujuan Jepang.

Oleh karena itu, mari kita teladani sikap saling menghargai yang

dicontohkan oleh para tokoh bangsa ini.

c. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pada malam hari, 16 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, Soekarno-Hatta

beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada

pukul 23.00, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat ini

dianggap aman dari ancaman militer Jepang, karena Laksamana Maeda adalah

Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan

Darat. Di kediaman Laksaman inilah rumusan teks proklamasi disusun.

Ir. Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang

akan dibacakan esok harinya. Moh. Hatta danAhmad Subardjo menyumbangkan

pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan

saran Ahmad Subardjo sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari

Muh. Hatta. Kalimat pertama berisi pernyataan kehendak Bangsa Indonesia

untuk merdeka, dan kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan

kekuasaan.

Pada pukul 04.00 WIB, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut.

Akhirnya, seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat

konsep proklamasi tersebut. Permasalahan muncul mengenai siapa yang

Ilmu Pengetahuan Sosial

207

harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar

teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil

bangsa Indonesia. Sukarni dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks

proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup

oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Sukarni juga

mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut.

Usulan dari Sukarni dterima, kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti

Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang

telah disetujui. Ada tiga perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan

Sayuti Melik, yaitu:

1) Kata “tempoh” diganti menjadi “tempo”.

2) Kata

“

wakil-wakil bangsa Indonesia” diganti menjadi

“

Atas nama

bangsa Indonesia”.

3) Penulisan tanggal yang tertera “Djakarta, 17-8-05” menjadi “Djakarta,

hari 17 boelan 8 tahoen ‘05”.

Selanjutnya, Sukarni mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan

di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Usulan itu diterima. Pertemuan

kemudian bubar setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi

kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB.

d. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan

bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui

keberadaannya oleh dunia internasional.

Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan

proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56.

Halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan

teks proklamasi. Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latief Hendraningrat

untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif dalam melaksanakan

pengamanan dibantu oleh

Arifin

Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan

tentara Jepang.

Tepat pukul 10.00 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia

dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian

dilakukan pengibaran bendera Merah Putih oleh Latief Hendraningrat dan S.

Suhud. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia

Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo

dan dr. Muwardi.

dan

menyampaikan

rencana

itu

kepada

presiden.

Presiden

Soekarno

dan

akil

Presiden Moh. Hatta yang terpilih secara aklamasi oleh PPKI,

menyetujui

rencana tersebut, demikian juga dengan para menteri yang telah dilantik.

208

elas IX SM

disi

visi

Sumber

http://c

dn.klimg

Gambar 4.5.

Upacara

pengibaran bendera

pada saat proklamasi

kemerdek

aan

Peristiwa yang sangat bersejarah tersebut berlangsung secara sederhana dan

hanya memakan waktu kurang dari satu jam. Meskipun demikian, peristiwa

tersebut membawa pengaruh yang luar biasa hebatnya bagi bangsa Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak berdirinya negara Republik

Indonesia yang berdaulat.

e. Sambutan Rakyat terhadap Proklamasi Kemerdekaan

Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan

penjajah adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada

tanggal 17 Agustus 1945. Sebagian besar rakyat Indonesia dapat dengan cepat

menanggapi hakikat dari makna proklamasi itu. Namun demikian, ada juga

yang menanggapi kemerdekaan itu adalah bebas dari segala-galanya, sehingga

mereka berusaha melawan kekuatan yang selama ini membelenggunya. Sikap

inilah yang pada gilirannya memunculkan perlawanan-perlawanan baik

terhadap tentara Jepang maupun kepada penguasa pribumi yang pada zaman

kolonial Belanda maupun Jepang berpihak kepada penjajah.

1). Rapat Raksasa di Lapangan Ikada

Rakyat Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, pada umumnya

melakukan aksi-aksi yang mendukung diproklamasikannya kemerdekaan

Indonesia. Para pemuda yang dipelopori oleh Komite van Aksi Menteng 31,

di pusat, dalam hal ini Jakarta menghendaki agar para pemimpin perjuangan

kemerdekaan mau bertemu dengan rakyat dan berbicara di hadapan mereka

mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa.

Rencana ini dilaksanakan dengan dua cara yaitu persiapan pengerahan massa

Ilmu Pengetahuan Sosial

209

Masalah yang menjadi perhatian adalah sikap tentara Jepang dengan

rencana tersebut. Presiden harus mempertimbangkan rencana tersebut dengan

matang agar tidak terjadi bentrokan dengan massa. Presiden memutuskan

untuk mengadakan sidang kabinet di kediaman presiden. Sidang kabinet

diselenggarakan pada tanggal 9 September 1945 dan berlangsung sampai

tengah malam, sehingga sidang ditunda sampai pukul 10.00 pagi keesokan

harinya. Pada pagi harinya sidang dilanjutkan lagi di Lapangan Banteng

Barat dan dihadiri oleh para pemimpin pemuda atau para pemimpin Badan

Perjuangan. Para pemimpin pemuda menghendaki agar pertemuan antara

pemimpin bangsa dengan rakyatnya tidak dibatalkan. Akhirnya dengan

berbagai pertimbangan rapat menyetujui rencana itu.

Presiden dan wakil presiden serta para menteri kemudian menuju ke

Lapangan Ikada. Ternyata lapangan Ikada telah dipenuhi oleh massa yang

lengkap dengan senjata tajam. Tampak pula tentara Jepang bersiap siaga senjata

lengkap dan tank-tanknya. Melihat kondisi ini tampaknya bentrokan antara

pasukan Jepang dengan massa dapat terjadi sewaktu-waktu. Mobil presiden

dan wakil presiden diberhentikan sebentar oleh komandan jaga sebelum

dipersilahkan masuk ke Lapangan Ikada. Soekarno menuju panggung dan

menyampaikan pidato singkat setelah memasuki Lapangan Ikada. Soekarno

meminta dukungan dan kepercayaan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk

mematuhi kebijaksanaan-kebijaksanaannya, patuh, dan disiplin dalam

pidatonya. Soekarno juga memerintahkan massa untuk bubar dengan tertib.

Sumber

ttp://kepustak

aan-presiden.per

pusnas

.go

.id

Gambar 4.6.

Pidato presiden Soekarno di lapangan

ada

210

elas IX SM

disi

visi

Renungkan

Imbauan tersebut ternyata dipatuhi oleh massa yang memadati Lapangan

Ikada. Melihat fenomena ini, rapat raksasa di Lapangan Ikada ini adalah

manifestasi pertama dari kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada

rakyatnya. Sekalipun rapat ini berlangsung singkat, tetapi telah berhasil

mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya dan sekaligus memberikan

kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya.

2). Tanggapan di Berbagai Daerah terhadap Proklamasi

Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik

merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga

pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya.

Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Doa

syukur berkumandang di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaannya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan

dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Semangat kemerdekaan

telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah.

Rakyat bersuka cita menyambut kemerdekaan Indonesia.

Kemerdekaan tersebut diperjuangkan oleh para pahlawan dengan

penuh pengorbanan. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu

bercermin kepada para pahlawan. Mereka telah menunjukkan

sikap semangat berkorban, kerja sama, dan saling menghargai

dalam memperjuangkan proklamasi dan mendirikan Republik

Indonesia.

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4-6 orang!

2. Carilah sumber dari buku atau internet tentang kronologi proklamasi

kemerdekaan!

3. Tulis kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan

4. Presentasikan kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan yang

kamu buat di depan kelas!

5. Setelah dipresentasikan, kumpulkan hasil kerja kelompok kepada

guru untuk penilaian!

Ilmu Pengetahuan Sosial

211

2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17

Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem

administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera

dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat

berlangsung dengan baik.

Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan

kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera

menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan

penting sebagai berikut.

a. Pengesahan UUD 1945

Rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati Pembukaan dan UUD

Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi

rancangan awal, dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang

terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal

Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan.

Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam

hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri.

b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama

Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan Presiden dan Wakil

Presiden terpilih.

c. Pembagian Wilayah Indonesia

Rapat PPKI tanggal 19 agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah

Indonesia menjadi delapan provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda.

Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

d. Pembentukan Kementerian

Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat Panitia Kecil yang dipimpin

olehnya. Hasil rapat Panitia Kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Pada

2 September 1945, dibentuk susunan kabinet RI yang pertama. Kabinet ini

merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden.

212

elas IX SM

disi

visi

Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugasnya membantu

presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 1945.

Adapun susunan kabinet RI yang pertama tersebut adalah sebagai berikut.

4.2

abinet

tama

Kementerian

Pejabat

Menteri Dalam Negeri

R.A.A. Wiranata Kusumah

Menteri Luar Negeri

Ahmad Soebardjo

Menteri Keuangan

A.A. Maramis

Menteri Kehakiman

Soepomo

Menteri Kemakmuran

Ir. Surachman Tjokroadisurjo

Menteri Keamanan Rakyat

Supriyadi

Menteri Kesehatan

dr. Boentaran Martoatmodjo

Menteri Pengajaran

Ki Hajar Dewantara

Menteri Penerangan

Amir Sjarifuddin

Menteri Sosial

Iwa Kusumasumantri

Menteri Pekerjaan Umum

Abikusno Tjokrosujoso

Menteri Perhubungan

a.i. Abikusno Tjokrosujoso

Menteri Negara

Wahid Hasyim

Menteri Negara

Otto Iskandardinata

Menteri Negara

Mr. R.H. Sartono

Menteri Negara

M. Amir

Selain itu, diangkat pula empat pejabat negara yang mengepalai beberapa

lembaga negara, antara lain: Kusumahatmaja (Mahkamah Agung), Gatot

Tarunamiharja (Jaksa Agung), A.G. Pringgodigdo (Sekretaris Negara), dan

Sukarjo Wiryopranoto (Juru Bicara Negara).

e. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan rapat

pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang akan mengantikan

PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang

mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali

Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada

Ilmu Pengetahuan Sosial

213

tanggal 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan

fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan Garis-garis Besar

Haluan Negara (GBHN).

f. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi

Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian yang bertugas

menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota

PETA, KNIL, dan Heiho. Pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR (Tentara

Keamanan Rakyat). Supriyadi (tokoh perlawanan tentara PETA terhadap

Jepang di Blitar) terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu,

Oerip Sumihardjo segera membentuk Markas Besar TKR yang dipusatkan di

Yogyakarta.

Aktivitas Individu

1. Pilihlah salah satu tokoh yang berperan dalam peristiwa

proklamasi kemerdekaan dan proses terbentuknya Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

2. Upayakan tokoh pilihanmu tidak sama dengan pilihan temanmu!

3. Buatlah biografi singkat tokoh tersebut, dan bagaimana peran tokoh

itu dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tempat yang

disediakan!

4. Kamu boleh memanfaatkan buku bacaan, artikel, majalah, atau

internet sebagai sumber untuk membuat biografi!

--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

214

elas IX SM

disi

visi

5. Berdasarkan cerita yang kamu tulis,

nilai luhur apa yang dapat kamu

petik dari tokoh yang kamu pilih?

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

6. Tukarkan hasil karyamu dengan teman yang lain, kemudian berikan

komentar hasil karya temanmu!

3. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945,

bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan

kekuasaannya atas Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaannya,

bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya. Upaya apa saja yang dilakukan?

Mari, perhatikanlah gambar-gambar berikut!

Sumber

ttp://w

ww.sejar

ah-negar

a.c

Gambar 4.7.

Penandatanganan

Hasil

Perundingan

ville

Sumber

ttps://sdn77parepar

.files

dpr

ess

Gambar 4.8.

Suasana

empur

an.

Surabaya

erjuang

ela

Pasukan

utu

Melalui gambar di atas, kita dapat mengetahui bahwa upaya bangsa

Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dilakukan dengan dua

cara, yaitu cara diplomasi dan cara perjuangan fisik (perjuangan bersenjata)

Ilmu Pengetahuan Sosial

215

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 2-4 orang!

2. Diskusikanlah dengan temanmu!

• Mengapa bangsa Indonesia melakukan upaya mempertahankan

kemerdekaan dengan cara diplomasi dan cara perjuangan fisik?

3. Tuliskan hasil diskusi pada tabel di bawah ini!

Cara Perjuangan

Alasan

Perjuangan Fisik

..............................................................................................

Diplomasi

..............................................................................................

4. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!

a. Perjuangan Fisik

1). Insiden Hotel Yamato

Sumber

ttps://iwandahnial

.files

dpr

ess

om/

2009/08/or

.jpg

Gambar 4.13.

Suasana

empuran

nsiden

Hotel

ama

Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda (merah-

putih-biru) menjadi bendera Indonesia (merah-putih). Insiden Hotel Yamato

terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya.

216

elas IX SM

disi

visi

Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan

bendera Belanda (merah-putih-biru) di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan

tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel

itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya, bendera Belanda

berhasil diturukan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Kemudian

bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia (merah- putih).

Pengibaran bendera Merah Putih diiringi dengan pekikan ‘Merdeka’ berulang

kali.

2). Pertempuran Surabaya

Pertempuran Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa pertempuran

yang terjadi antara tentara Indonesia dan tentara Sekutu yang berlansung sejak

tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran yang paling

besar terjadi pada tanggal 10 November 1945.

Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan Brigade 49/Divisi India

ke-23 tentara Sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby

pada 25 Oktober 1945 di Surabaya. Tugas pasukan ini adalah melucuti tentara

Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang Sekutu di Indonesia.

Semula pihak Indonesia menyambut baik kedatangan tentara Sekutu.

Tetapi setelah diketahui bahwa NICA membonceng bersama rombongan

tentara sekutu, muncullah pergerakan perlawanan rakyat Indonesia melawan

tentara Sekutu.

Pada tanggal 30 Oktober 1945, terjadi bentrokan antara tentara Indonesia

melawan tentara Inggris. Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby tewas dalam

bentrokan ini. Hal ini mendorong tentara Sekutu mengirimkan pasukan dalam

jumlah besar ke Surabaya. Pasukan baru tersebut berada di bawah pimpinan

Mayor Jenderal R.C. Mansergh.

Pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum

kepada rakyat Surabaya. Batas waktu ultimatum adalah pukul 06.00 tanggal

10 November 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan karena dianggap

sebagai penghinaan terhadap pejuang Indonesia.

Pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan

besar yang melibatkan 30.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank, dan

kapal perang. Tentara Inggris mengira perlawanan rakyat Surabaya dapat

ditaklukkan dalam waktu beberapa hari. Di luar dugaan tentara Inggris, para

pelopor pemuda seperti Bung Tomo dan tokoh-tokoh agama yang terdiri

dari para kyai dan ulama terus menggerakan semangat perlawanan pejuang

Surabaya hingga perlawanan terus berlanjut berhari-hari bahkan berlangsung

beberapa minggu.

Ilmu Pengetahuan Sosial

217

Meskipun akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai tentara Sekutu,

namun Pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan

bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Untuk mengenang peristiwa heroik di

Surabaya, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Tokoh

Bung Tomo

Sumber

ttp://w

.flick

Bung Tomo bernama asli Soetomo. Ia lahir di Surabaya pada

3 Oktober 1920. Bung Tomo dikenal sebagai orator yang mampu

membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk berjuang melawan

Sekutu. Bung Tomo merupakan pemimpin BPRI pada pertempuran

10 November 1945. Bung Tomo memiliki pikiran dan pandangan-

pandangan yang kritis sehingga dianggap membahayakan stabilitas

nasional. Bung Tomo ditangkap pada 1978 dan meninggal pada 7

Oktober 1981. Bung Tomo dimakamkan di Ngagel, Surabaya.

Sumber

30 Tahun Indonesia Merdeka,

1977

3). Pertempuran Lima Hari di Semarang

Pertempuran lima hari di Semarang terjadi antara rakyat Indonesia di

Semarang dengan tentara. Peristiwa ini berawal ketika para tawanan veteran

angkatan laut Jepang yang dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Pemindahan ini

Banyumas Kolonel Sudirman terjun langsung memimpin pertempuran.

218

elas IX SM

disi

visi

dikawal oleh polisi Indonesia. Di tengah perjalanan, mereka memberontak dan

melarikan diri. Selanjutnya mereka bergabung dengan batalyon Jepang yang

berada di bawah pimpinan Mayor Kido yang masih bersenjata di Jatingaleh,

Semarang.

Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiarnya kabar bahwa Jepang telah

meracuni cadangan air minum di Candi, Semarang. Dokter Karyadi

selaku kepala laboratorium pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri

untukmemeriksa air minum tersebut. Akan tetapi, ketika hendak melakukan

pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat

pada pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentara

Jepang.

Pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945, terjadi pertempuran

antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dibantu oleh barisan pemuda

dengan tentara Jepang yang persenjataannya lebih lengkap. Pertempuran

berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili

oleh yaitu Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang yang

diwakili Letnan Kolonel Nomura.

4). Pertempuran Ambarawa

Pertempuran Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia

terhadap tentara Sekutu yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa

ini diawali dengan kedatangan tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir

Jenderal Bethel tiba di Semarang. Pada 20 Oktober 1945. Kedatangan mereka

bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang

tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Semula kedatangan tentara Sekutu

disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro menyepakati

menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas Sekutu.

Adapun tentara sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia.

Tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara Sekutu telah

mengikutkan tentara NICA. Pada saat mereka membebaskan tawanan

perang Belanda di Magelang dan Ambarawa, para tawanan tersebut malah

dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Hal

ini menyebabkan terjadinya insiden yang kemudian meluas menjadi sebuah

pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa.

Pada saat tentara Sekutu ingin menduduki dua desa di sekitar Ambarawa,

pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman, Komandan Divisa

V Banyumas berusaha membebaskan dua desa itu. Letkol Isdiman gugur

dalam peristiwa tersebut. Setelah gugurnya Letkol Isdiman, Panglima Divisi

Ilmu Pengetahuan Sosial

219

Pada tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat

dengan para Komandan TKR dan Laskar. Kemudian pada tanggal 12

Desember 1945 pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap tentara

Sekutu di Ambarawa. Pertempuran berlangsung sengit, pasukan Indonesia

menggunakan taktik gelar supit urang, atau pengepungan rangkap dari kedua

sisi sehingga tentara Sekutu benar-benar terkurung.

Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945,

pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara Sekutu dan menguasai kota

Ambarawa. Kemenangan Indonesia pada pertempuran ini diabadikan dengan

didirikannya Monumen Palagan di Ambarawa.

5). Bandung Lautan Api

Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang

terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946. Kota

Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan rakyat

setempat dengan maksud agar tentara Sekutu tidak dapat menggunakan kota

Bandung sebagai pos-pos militer.

Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan Sekutu yang dipimpin

Brigadir Mac Donald di kota Bandung. Mereka datang pada tanggal 12

Oktober 1945 dengan tujuan melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan

tawanan perang. Sejak awal kedatangannya, hubungan tentara Sekutu dengan

pihak Republik Indonesia sudah tidak baik. Mereka menuntut rakyat Bandung

untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Tuntutan

tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Bandung sehingga berakibat timbulnya

berbagai bentrokan.

Pertentangan antara pihak sekutu dan pihak Indonesia semakin meruncing,

pada tanggal 23 Maret 1946 meletus pertempuran antara rakyat Bandung

melawan Sekutu. Pertempuran paling besar terjadi di Desa Dayeuhkolot,

sebelah selatan kota Bandung. Di tempat ini terdapat gudang amunisi besar

milik tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini, dua orang pejuang Indonesia

bernama Muhammad Toha dan Ramdan berupaya meledakkan gudang senjata

Sekutu. Mereka berdua gugur setelah berhasil meledakkan gudang tersebut.

Adanya pertempuran ini membuat keadaan kota Bandung semakin tidak

aman. Akhirnya pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota

Bandung dikosongkan. Atas instruksi tersebut, penduduk kota Bandung

mengosongkan kota dan mengungsi ke daerah pegunungan. Sebelum

meninggalkan kota Bandung, TRI dan rakyat membakar kota Bandung.

Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api.

tersebut ditolak.

220

elas IX SM

disi

visi

6). Pertempuran Medan Area

Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat

terhadap tentara Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatra Utara. Pada tanggal 9

Oktober 1945, Pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D.

Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan tentara Sekutu ini ternyata diboncengi

oleh tentara NICA yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini

memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan.

Pertempuran pertama meletus pada tanggal 13 Oktober 1945 antara para

pemuda dengan pasukan Sekutu. Para pemuda menyerang gedung-gedung

pemerintahan yang dikuasai Sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar

ke beberapa kota lainnya, seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Oleh

karena seringnya terjadi berbagai insiden, pada 18 Oktober 1945, Sekutu

mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat membawa senjata dan semua

senjata yang ada harus diserahkan kepada Sekutu.

Pada 1 Desember 1945, tentara Sekutu memasang papan-papan yang

bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggiran Kota Medan dengan

tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak saat itu, istilah

Medan Area menjadi terkenal. Tentara Sekutu beserta NICA melakukan

pengusiran terhadap unsur-unsur Republik Indonesia di kota Medan. Para

pemuda melakukan perlawanan terhadap Sekutu dan NICA, akibatnya kota

Medan menjadi tidak aman. .

Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan

operasi militer secara besar-besaran terhadap para Pejuang Indonesia dengan

mengikutsertakan pesawat-pesawat tempurnya. Para pejuang membalas

serangan tersebut sehingga menimbulkan berbagai bentrokan di seluruh kota

yang menelan korban dari kedua pihak.

7). Pertempuran Puputan Margarana

Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran

antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November 1945.

Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan Belanda berjumlah

sekitar 2000 tentara disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan

Belanda di Bali.

Kedatangan Belanda ke Bali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah

negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda kemudian

membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung. Namun, bujukan

Ilmu Pengetahuan Sosial

221

Pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan

Belanda di daerah Tabanan. Satu detasemen polisi lengkap dengan senjatanya

berhasil dilumpuhkan. Untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai, Belanda

mengerahkan seluruh pasukan yang berada di Bali dan Lombok.

Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan ‘puputan’ atau

perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik

darah penghabisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti

Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Adapun di pihak Belanda,

diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda tewas dalam pertempuran ini.

Untuk mengenang peristiwa ini, didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan

Bangsa di daerah bekas medan pertempuran.

8). Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada

tanggal 1 Maret 1949. Serangan bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia

internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan

kemerdekaan, meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda.

Serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade

10/Wehkreise III di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, setelah terlebih

dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Kepala

Daerah Istimewa Yogyakarta). Pada malam hari menjelang serangan umum

itu, pasukan-pasukan TNI telah mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai

disusupkan ke dalam kota. Pagi hari pada tanggal 1 Maret 1949 sekitar pukul

06.00 WIB sewaktu sirine berbunyi tanda jam malam telah berakhir, serangan

umum dilancarkan dari segala penjuru kota. Pasukan Belanda tidak menduga

akan ada serangan mendadak seperti itu, sehingga dalam waktu yang relatif

singkat pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar

Yogyakarta.

Dalam Serangan Umum TNI akhirnya berhasil menduduki Yogyakarta

selama enam jam. Peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang

menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Keberhasilan

Serangan Umum1Maret 1949 mendatangkan dukungan internasional terhadap

bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi pendorong berubahnya sikap

pemerintah Amerika Serikat terhadap Belanda. Pemerintah Amerika Serikat

yang semula mendukung Belanda, berbalik menekan Belanda agar melakukan

perundingan dengan pihak RI. Oleh karena desakan itu, serta kedudukannya

yang makin terdesak oleh gerilyawan Indonesia, Belanda akhirnya bersedia

berunding dengan RI.

kemerdekaannya.

222

elas IX SM

disi

visi

Renungkan

Aktivitas Individu

1. Cermati kembali uraian tentang upaya fisik yang dilakukan

untuk mempertahankan kemerdekaan

2. Jelaskan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan upaya tersebut

pada kolom berikut!

Peristiwa

Penjelasan

Pertempuran Surabaya

...............................................

Pertempuran Ambarawa

...............................................

Bandung Lautan Api

...............................................

Medan Area

...............................................

Serangan Umum 1 Maret 1949

...............................................

Pada perang kemerdekaan, para pejuang melakukan perlawanan

yang gigih terhadap Belanda yang memiliki persenjataan modern

dan lengkap. Meskipun hanya memiliki persenjataan yang

sederhana, namun, para pejuang bertekad mengusir penjajah yang

ingin menjajah kembali Indonesia. Sikap para pejuang tersebut

dilandasi oleh rasa rela berkorban dan cinta tanah air.

b. Perjuangan Diplomasi

Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia berupaya menunjukkan

kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah

diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Selain itu,

bangsa Indonesia juga berusaha menunjukkan sikap dan itikad baik dalam

menyelasaikan perselisihan dengan Belanda. Berikut ini adalah beberapa

upaya diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan

Ilmu Pengetahuan Sosial

223

1). Perundingan Linggajati

Perundingan Linggajati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda

yang dilaksanakan di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan

Linggajati dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Perundingan ini

menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani secara resmi oleh

kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Informasi mengenai perundingan

Linggajati dapat kamu amati pada berikut.

4.3.

Perundingan Linggajati

Delegasi

Kesepakatan

Dampak bagi Indonesia

Indonesia

Sutan Syahrir

(Ketua

Delegasi)

Belanda

Wim

Schermerhorn

(Ketua

Delegasi)

Inggris

Lord Killearn

(Mediator

perundingan)

• Belanda mengakui

secara

de facto

wilayah

Republik Indonesia,

yaitu, Sumatra, Jawa, dan

Madura.

• Belanda harus

meninggalkan wilayah

Republik Indonesia

paling lambat tanggal 1

Januari 1949.

• Republik Indonesia

dan Belanda sepakat

membentuk Negara

Republik Indonesia

Serikat (RIS), di mana

salah satu negara

bagiannya adalah

Republik Indonesia.

• Dalam bentuk RIS,

Indonesia harus tergabung

dalam

Commonwealth

/persemakmuran

Indonesia-Belanda

dengan dengan ratu

Belanda sebagai ketuanya

• Republik Indonesia

mendapat pengakuan

kedaulatan dari

beberapa negara,

diantaranya Inggris,

Amerika Serikat,

Mesir, Lebanon,

Suriah, Afghanistan,

Myanmar, Yaman,

Saudi Arabia, dan Uni

Soviet.

• Muncul pihak yang

mendukung dan

menolak hasil

perundingan di

kalangan rakyat

Indonesia. Sebagian

rakyat Indonesia

mengganggap

hasil perundingan

merugikan Indonesia.

Meskipun Persetujuan Linggajati telah ditandatangani, hubungan

Indonesiaa-Belanda tidak bertambah baik. Perbedaan penafsiran mengenai

beberapa pasal persetujuan menjadi pangkal perselisihan. Penafsiran itu

224

elas IX SM

disi

visi

misalnya, sebelum RIS terbentuk, Belanda menganggap bahwa Belanda

berdaulat atas wilayah Indonesia, sementara Indonesia menganggap bahwa

Indonesia yang berdaulat sebelum RIS terbentuk.

Belanda tetap kukuh terhadap penafsiran tersebut. Kekukuhan Belanda

ini diperlihatkan dengan melakukan penyerangan secara tiba-tiba terhadap

daerah-daerah yang menjadi wilayah RI sesuai hasil Perjanjian Linggajati,

pada 21 Juli 1947. Peristiwa ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I.

Pada Agresi Militer ini, Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian

Jawa Tengah sebelah Utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian

Sumatra Timur. Untuk menghadapi Belanda, pasukan TNI melancarkan taktik

gerilya. Dengan taktik gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi.

Gerakan pasukan Belanda hanya berada di kota-kota besar dan jalan-jalan

raya, sedangkan di luar kota kekuasaan berada di tangan pasukan TNI.

2). Perundingan Renville

Sumber

ahun

ndonesia

Merdeka, 1981

Gambar 4.14.

apal

USS Renville,

tempat

diadakannya

Perundingan

ville

Agresi Militer Belanda I mendapat reaksi keras dari dunia internasional,

khususnya dalam forum PBB. Dalam rangka usaha penyelesaian damai, maka

Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Negara-

negara anggota KTN yaitu: Australia (pilihan Indonesia) diwakili oleh Richard

Kirby, Belgia (pilihan Belanda) diwakili oleh Paul van Zeeland, Amerika

Serikat (pilihan Indonesia dan Belanda) diwakili oleh Frank Porter Graham.

KTN kemudian mengusulkan sebuah perundingan yang diselenggarakan di

Ilmu Pengetahuan Sosial

225

atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang

berlabuh di teluk Jakarta. Perundingan ini dikenal dengan nama perundingan

Renville. Informasi mengenai perundingan Renville dapat kamu amati pada

tabel berikut.

4.4.

Perundingan

ville

Delegasi

Kesepakatan

Dampak bagi

Indonesia

Amir

Syarifuddin

Harahap

(Ketua Delegasi)

Belanda

Abdul

Kadir

Widjojoatmodjo

(Ketua Delegasi)

KTN

• Frank Porter

Graham

• Richard

Kirby

( Mediator

perundingan)

• Penghentian tembak-

menembak.

• Belanda hanya mengakui

Jawa Tengah, Yogyakarta,

dan Sumatra sebagai

bagian wilayah Republik

Indonesia.

• Disetujuinya sebuah

garis demarkasi yang

memisahkan wilayah

Indonesia dan daerah

pendudukan Belanda.

• TNI harus ditarik mundur

dari daerah-daerah

pendudukan Belanda

di Jawa Barat dan Jawa

Timur.

• Belanda bebas membentuk

negara-negara federal

di daerah-daerah yang

didudukinya dengan

melalui masa peralihan

terlebih dahulu.

Wilayah Indonesia

menjadi sempit

dan dikelilingi oleh

wilayah-wilayah yang

dikuasai Belanda.

Kesepakatan yang dicapai pada perundingan Renville ternyata juga

diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan

Agresi Militer II. Belanda berhasil menduduki ibu kota RI, Yogyakarta. Para

pemimpin Indonesia seperti Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ditangkap

dan diasingkan ke Bangka.

Sebelum Yogyakarta jatuh, Pemerintah RI telah membentuk Pemerintahan

Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat. PDRI ini dijalankan

oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara. Selain itu, dibentuk pula Komando

226

elas IX SM

disi

visi

Perang Gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman. Pasukan Indonesia yang

sebelumnya ditarik dari daerah pendudukan Belanda diinstruksikan kembali

ke daerah masing-masing untuk melaksanakan perang secara gerilya.

Selama Agresi Militer II, Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah

ditangkapnya pemimpin-pemimpin RI, maka pemerintah RI sudah tidak ada.

Akan tetapi, propaganda Belanda tersebut dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI

menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih

berlangsung.

3). Perundingan Roem–Royen

Untuk mengatasi agresi militer Belanda, PBB mengadakan sidang pada

tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi yang isinya

mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan

dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan.

KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksana resolusi tersebut. Untuk

meluaskan wewenangnya, maka KTN diubah namanya menjadi UNCI

(United

Nations Commission for Indonesia)

yang diketuai oleh Merle Cochran. Atas

inisiatif UNCI, Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan Republik

Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta.

Informasi mengenai perundingan Renville dapat kamu amati pada tabel

berikut.

Tabel 4.5.

Perundingan Roem-Royen

Delegasi

Kesepakatan

Dampak bagi

Indonesia

Mr. Moh. Roem.

(Ketua Delegasi)

Belanda

Dr. J. H. van

Royen.

(Ketua Delegasi)

UNCI

Merle Cochran

(Mediator

perundingan)

Pihak Indonesia

menyatakan kesediaan

untuk:

• Menghentikan perang

gerilya.

• Bekerja sama dalam

mengembalikan

perdamaian dan menjaga

ketertiban dan keamanan.

• Turut serta dalam

Konferensi Meja Bundar

di Den Haag.

Pemerintah Republik

Indonesia kembali ke

Yogyakarta.

Ilmu Pengetahuan Sosial

227

Pihak Belanda menyatakan

kesediaan untuk:

• Menyetujui kembalinya

pemerintah Republik

Indonesia ke Yogyakarta;

• Menjamin penghentian

gerakan militer dan

membebaskan semua

tahanan politik;

• Tidak akan mendirikan

negara-negara yang ada

di daerah yang dikuasai

oleh Republik Indonesia

sebelum 19 Desember

1948

• Berusaha dengan

sesungguh-sungguhnya

supaya KMB segera

diadakan sesudah

pemerintah Republik

kembali ke Yogyakarta.

4). Konferensi Meja Bundar

Sumber

ahun

ndonesia

Merdeka, 1981

Gambar 4.15.

Suasana Konferensi Meja Bundar di Den Haag

228

elas IX SM

disi

visi

Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah sebuah pertemuan yang

dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23Agustus sampai 2 November

1949. Konfrensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan-

perundingan sebelumnya. Konfrensi ini merupakan titik terang bagi bangsa

Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Informasi

mengenai Konferensi Meja Bundar dapat kamu amati pada tabel berikut.

4.6.

Konferensi Meja Bundar

Delegasi

Kesepakatan

Dampak bagi

Indonesia

Drs. Moh Hatta

(Ketua Delegasi)

Belanda

J.H.

van Maarseveen

(Ketua Delegasi)

BFO (

Bijeenkomst

voor

Federaal Overleg)

BFO adalah

suatu badan

yang merupakan

kumpulan

negara-negara

bagian bentukan

Belanda.

Sultan Hamid II

(Ketua Delegasi)

UNCI

Chritchley

(Ketua Delegasi)

• Belanda mengakui

RIS sebagai negara

yang merdeka dan

berdaulat.

• Pengakuan kedaulatan

dilakukan selambat-

lambatnya tanggal 30

Desember 1949.

• Masalah Irian Barat

akan diadakan

perundingan lagi

dalam 1 tahun setelah

pengakuan kedaulatan

RIS

• Antara RIS dan

Kerajaan Belanda

akan diadakan

hubungan Uni

Indonesia- Belnada

yang diketuai

Belanda.

• RIS harus membayar

semua utang Belanda

sejak tahun 1942.

• Belanda mengakui

kemerdekaan

Republik Indonesia

Serikat

• Konflik dengan

Belanda dapat

diakhiri dan

pembangunan dapat

dimulai.

• Irian Barat belum

bisa diserahkan

kepada Republik

Indonesia.

• Negara Indonesia

berubah bentuk

menjadi negara

serikat yang tidak

sesuai dengan cita-

cita Proklamasi

Sebagaimana kesepakatan yang diperoleh pada Konfrensi Meja Bundar,

Pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintah Belanda menyerahkan

kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Penyerahan dan sekaligus

pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu di Belanda dan

di Indonesia. Di Belanda, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana

kepada kepala delegasi RIS Dr. Moh. Hatta. Adapun di Jakarta, penyerahan

kedaulatan dilakukan A.H.J. Lovink kepada wakil pemerintah RIS, Sri Sultan

Hamengkubuwono IX. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya

masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal.

Aktivitas Individu

1. Cermati kembali uraian mengenai upaya diplomasi yang dilakukan

untuk mempertahankan kemerdekaan

2. Jelaskan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan upaya tersebut pada kolom

berikut!

Peristiwa

Penjelasan

Perundingan Linggajati

......................................................

Perundingan Renville

......................................................

Perundingan Roem–Royen

......................................................

Konferensi Meja Bundar

......................................................

Aktivitas Individu

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 orang!

2. Diskusikanlah dengan temanmu!

• Mengapa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia

membutuhkan dukungan Internasional?

3. Tuliskan hasil diskusi pada kolom yang disediakan!

4. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas!

Ilmu Pengetahuan Sosial

229

230

elas IX SM

disi

visi

Renungkan

Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan RI, rakyat Indonesia

berjuang melalui gerakan bersenjata maupun upaya diplomasi.

Perjuangan bersenjata maupun diplomasi menunjukkan kerelaan

rakyat Indonesia dalam berkorban untuk bangsanya. Hal itulah

yang seharusnya kita teladani dalam mengisi kehidupan di

alam kemerdekaan sekarang ini. Perjuangan secara diplomasi

memperlihatkan bahwa ternyata musyawarah terkadang lebih

membawa hasil daripada kekuatan fisik. Sebagai generasi penerus

citacita para pendiri bangsa sudah sepantasnyalah kalian sebagai

pelajar lebih meningkatkan prestasi diri agar bisa bersaing dengan

bangsa-bangsa lain di dunia sehingga bangsa kita tidak dipandang

sebelah mata oleh dunia lain.

4. Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Kemerdekaan

a. Republik Indonesia Serikat

Sesuai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, bentuk Negara

Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat

(RIS). Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri pada tanggal 27 Desember

1949 dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya. Sesuai

dengan isi konstitusi baru itu, negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh

daerah Indonesia. Yang tergabung dalam federasi ini antara lain adalah sebagai

berikut.

• Negara bagian yang meliputi: Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan,

Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Selatan, Negara

Sumatra Timur, dan Republik Indonesia

• Satuan-satuan kenegaraan yang meliputi: Kalimantan Barat, Kalimantan

Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung,

Riau, dan Jawa Tengah.

• Daerah Swapraja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang.

Sistem pemerintahan RIS dipegang oleh presiden dan menteri-menteri di

bawah perdana menteri. Terpilih sebagai Presiden RIS adalah Ir. Soekarno

setelah ia menjadi calon tunggal dalam pemilihan Presiden RIS tanggal 15

Desember 1949. Sementara itu, Drs. Moh. Hatta diangkat menjadi Perdana

Menteri RIS pada tanggal 20 Desember 1949.

Ilmu Pengetahuan Sosial

231

b. Kembali Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sumber

ahun

ndonesia

erdek

Gambar 4.11.

Bandung

berdemo menuntut pembubaran

Negara

asundan

Bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ternyata tidak sesuai

dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu,

muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rakyat di negara-negara bagian

mengadakan demonstrasi untuk membubarkan RIS dan menuntut kembali ke

dalam NKRI.

Pada bulan April 1950, hampir seluruh negara bagian dan satuan-satuan

kenegaraan telah bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali Negara

Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur. Berkat pendekatan dan ajakan

yang dilakukan, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur akhirnya

menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam NKRI. Kedua

negara bagian tersebut kemudian memberikan mandatnya kepada pemerintah

RIS guna mengadakan pembicaraan mengenai pembentukan Negara Kesatuan

dengan pemerintah RI pada 12 Mei 1950.

Pada tanggal 19 Mei 1950, ditandatangani sebuah piagam persetujuan

antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI. Piagam itu menyatakan kedua

pihak dalam waktu singkat akan bersama-sama melaksanakan pembentukan

negara kesatuan. RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia

pada 17 Agustus 1950. Bersamaan dengan itu, kabinet RIS yang dipimpin

Hatta mengakhiri masa tugasnya.

Selatan.

232

elas IX SM

disi

visi

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 orang!

2. Diskusikanlah dengan temanmu!

• Mengapa Belanda menginginkan pembentukan sebuah negara

federasi bukan kesatuan?

• Manakah bentuk negara yang paling tepat bagi Indonesia bentuk

federal atau bentuk negara kesatuan?

3. Tuliskan hasil diskusi pada kolom yang disediakan!

4. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas!

c. Gangguan Keamanan

1). Pemberontakan PKI Madiun 1948

Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin

oleh Muso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti

dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet

Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan

menguasai seluruh karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan

dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948,

pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh

rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto (Panglima Divisi H Jawa

Tengah bagian timur) dan Kolonel Sungkono (Panglima Divisi Jawa Timur).

2). Pemberontakan DI/TII (Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia)

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) adalah

suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia.

Pemberontakan DI/TII bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-

daerah lain, seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan

Ilmu Pengetahuan Sosial

233

a). Jawa Barat

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo

yang memiliki cita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia. Cita-citanya

membentuk Negara Islam Indonesia (NII) diwujudkan melalui Proklamasi

yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa

Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo,

Pasukan TNI dan rakyat menggunakan Operasi Pagar Betis di Gunung Geber.

Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962 Kantosuwiryo berhasil ditangkap.

b). Sulawesi Selatan

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipmpin oleh Kahar Muzakar.

Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-

laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam Iingkungan APRlS (Angkatan Perang

Republik Indonesia Serikat) dan Ia berkeinginan untuk menjadi pimpinan

dan APRIS. Pada tanggal 17 AgustuS 1951, Kahar Muzakar bersama dengan

pasukannya melarikan diri ke hutan dan pada tahun 1952 ia mengumumkan

bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia

pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan terhadap pemberontakan

yang dilakukan oleh Kahar Muzakar mengalami kesulitan sebab tempat

persembunyian mereka berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan

tetapi, pada bulan Februari 1965 berhasll ditumpas oleh TNI.

c). Aceh

Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh yang

merupakan mantan Gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh

status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi

daerah karesidenan di bawah Provinsi Sumatra Utara. Kebijakan pemerintah

tersebut ditentang oleh Daud Beureuh sehingga pada tanggal 21 September

1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam Negara

Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia

memberantas pemberontakan ini di Aceh dengan operasi millter dan

musyawarah dengan rakyat Aceh, sehingga pada tanggal 17-28 Desember

1962 diselenggarakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh dan melalui

musyawarah tersebut maka berhasil dicapai penyelesaian secara damai.

d). Kalimantan Selatan

Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar

yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang

Tertindas. Pada tahun 1945, lbnu Hajar secara resmi bergabung dengan

Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai panglima tertinggi TIM (Tentara

Islam Indonesia). Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas

pemberontakan ini, Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap.

dalam waktu 40 tahun.

234

elas IX SM

disi

visi

Renungkan

Setiap usaha pemberontakan untuk melawan pemerintah yang

dilakukan dapat ditumpas. Oleh karena itu sebagai warga negara

yang baik, kita harus cinta tanah air dan bangsa. Wujud cinta

kita terhadap tanah air dan bangsa dengan mengisi kemerdekaan

melalui pembangunan, baik jasmani maupun rohani.

5. Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum

stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu.

Masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Permasalahan Inflasi

Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia

mengalami inflasi yang terlalu tinggi

(

hiperinflasi

Inflasi terjadi karena mata

uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak

dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki

mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas Negara pun kosong, pajak dan

bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil

kebijakan berlakunya mata uang

De Javasche Bank,

mata uang pemerintah

Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang.

b. Blokade Laut

Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November

1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia.

Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor,

dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat

dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan

perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini,

pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya sebagai berikut.

1). Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir.

Surachman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia

Pusat (BP-KNIP). Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan

dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya

Ilmu Pengetahuan Sosial

235

Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan

menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah

pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan

bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat

yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan.

2). Melakukan Diplomasi ke India

Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah

menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000

ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan

bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selain bersifat

ekonomis, pengiriman bantuan ke India juga bersifat politis karena India

merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatik

dalam rangka solidaritas negara-negara Asia.

3). Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri

Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh

Banking

and Tranding Coperation

(BTC), suatu badan perdagangan semipemerintah.

BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat.

Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-

barang ekspor seperti gula, teh, dan karet.

Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri

juga dilakukan melalui Sumatra. Tujuan utamanya adalah Singapura dan

Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat.

Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan laut Republik

Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang

ekspor. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor

dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan.

Aktivitas Individu

1. Telaah kembali materi tentang keadaan ekonomi Indonesia pada

masa kemerdekaan.

2. Tulislah uraian mengenai ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan.

3. Untuk keperluan itu, kamu dapat mencari sumber-sumber dari buku, majalah,

surat kabar atau internet.

4. Kumpulkan hasilnya kepada guru

236

elas IX SM

disi

visi

Wawasan

Diplomasi Beras

Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan bangsa asing, antara

India dan Indonesia terjalin rasa senasib dan sependeritaan. Perasaan ini

makin diperkuat lagi karena keduanya sama-sama anti penjajahan. Pada

masa-masa sulit, pemerintah Indonesia pernah mengirim bantuan berupa

50.000 ton padi pada India yang sedang mengalami bahaya kelaparan.

Hal ini merupakan hasil kesepakatan antara PM. Syahrir dengan wakil

pemerintah India, K.L. Punjabi tanggal 18 Mei 1946. Sebaliknya India

kemudian mengirim bantuan obat-obatan untuk Indonesia. Penyerahan

beras dilaksanakan pada tanggal 20Agustus 1946 di Probolinggo, Jawa

Timur. Sedangkan pengangkutannya ke India dilakukan oleh kapal

laut yang disediakan pemerintah India sendiri. “Diplomasi Beras” ini

menjadikan Indonesia makin mendapat simpat dunia.

6. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kemerdekaan

Kemerdekaan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap

kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut antara lain

adalah sebagai berikut.

a. Kehidupan Sosial

Sebelum kemerdekaan, telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi-

bagi kelas-kelas masyarakat. Saat itu, masyarakat Indonesia didominasi oleh

warga Eropa dan Jepang, sebagian besar warga pribumi hanyalah masyarakat

rendahan yang menjadi pekerja bagi para bangsawan dan penguasa. Setelah

Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua

warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam

segala bidang.

b. Pendidikan

Pada masa penjajahan, kesempatan memperolah pendidikan bagi anak-

anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya

sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian

besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, segera setelah

Proklamasi Kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara

sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K).

Ilmu Pengetahuan Sosial

237

Ki Hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian,

jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat

selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad

Syafei. Kemudian, ia digantikan oleh Mr. Suwandi.

Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran

Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah

pengajaran setelah kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini

menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar

struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di

Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang

berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada

negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan

pada penanaman semangat patriotisme.

Pendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu:

pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah

atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775

buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada

sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo dan

Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gadjah Mada.

c. Kebudayaan

Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme

yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simajuntak, Kusbini, dan

Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain, Bagimu negeri, Halo-Halo

Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar.

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4-6 orang!

2. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai perkembangan

bangsa Indonesia pada masa kemerdekan!

3. Kamu dapat mencari informasi dari materi yang telah kamu pelajari,

buku-buku bacaan, majalah, surat kabar, internet atau sumber lainnya.

4. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buat tulisan tentang

perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan dalam

1-2 halaman!

5. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas!

6. Setelah dipresentasikan, kumpulkan hasil kerja kelompok kepada

guru untuk dinilai.

mempertimbangkan latar belakang partainya.

238

elas IX SM

disi

visi

B. Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Sumber

Ensiklopedi Umum untuk

elajar

Gambar 4.17.

Pelantikan Moh. Natsir sebagai Perdana Menteri

ndonesia

pada 7

ept

ember

1950

Amati gambar di atas! Siapa yang dilantik menjadi Perdana Menteri?

Mengapa umur kabinet pada masa Demokrasi Parlementer rata-rata pendek?

Untuk mengetahui jawabannya, pelajari materi berikut ini dengan baik.

Masa Demokrasi Parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia

menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai

undang-undang negara. Masa Demokrasi Parlementer disebut pula masa

Demokrasi Liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku

menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus

1950 sampai 6 Juli 1959.

1. Perkembangan Politik

a. Sistem Pemerintahan

Pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai

landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan

negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya

Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen.

Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini parlemen

sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas,

maka parlemen segera membubarkannya Sistem parlementer disebut juga

sebagai sistem Demokrasi Liberal.

Sistem kabinet yang digunakan pada masa Demokrasi Parlementer adalah

Zaken Kabinet. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya

dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa

Ilmu Pengetahuan Sosial

239

Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai

politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan.

Hal tersebut menyebabkan seringnya pergantian kabinet. Perhatikanlah tabel

berikut!

4.5.

abinet

pada Masa Demokrasi

lemen

Kabinet

Periode

Kabinet Natsir

September 1950–Maret 1951

Kabinet Sukiman

April 1951–Februari 1952

Kabinet Wilopo

April 1952–Juni 1953

Kabinet Ali

Sastroamidjojo I

Juli 1953–Juli 1955

Kabinet Burhanuddin

Harahap

Agustus 1955–Maret 1956

Kabinet Ali

Sastroamidjojo II

Maret 1956–Maret 1957

Kabinet Djuanda

Maret 1957–Juli 1959

Berdasarkan tabel ini, dapat kita lihat dari tahun 1950-1959 telah terjadi

tujuh kali pergantian kabinet. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet.

Jatuh bangunnya kabinet membuat program-program kabinet tidak dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wawasan

Kabinet Parlementer

Kabinet parlementer dapat berlaku di negara-negara yang menganut

sistem liberal dengan ciri khas multipartai. DPR (parlemen) dapat

menjatuhkan pemerintah (eksekutif) dan mosi tidak percaya. Hal ini

terjadi karena Perdana Menteri dan kabinet bertangggung jawab kepada

parlemen. Negara yang menerapkan kabinet parlementer contohnya

adalah Inggris dan India.

melakukan

oposisi

yang

kurang

sehat

dan

berusaha

menj

atuhkan

partai

politik

240

elas IX SM

disi

visi

b. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multi partai,

yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-

partai tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Nama Partai

Pimpinan

Tanggal Berdiri

Majelis Syuro Muslimin

Indonesia (Masyumi)

Dr. Sukirman

Wiryosanjoyo

7 November 1945

Partai Nasional Indonesia

(PNI)

Sidik Joyosukarto

29 Januari 1945

Partai Sosialis Indonesia (PSI)

Amir Syarifuddin

20 November 1945

Partai Komunis Indonesia

(PKI)

Mr. Moh. Yusuf

7 November 1945

Partai Buruh Indonesia (PBI)

Nyono

8 November 1945

Partai Rakyat Jelata (PRJ)

Sutan Dewanis

8 November 1945

Partai Kristen Indonesia

(Parkindo)

Ds. Probowinoto

10 November 1945

Partai Rakyat Sosialis (PRS)

Sutan Syahrir

20 November 1945

Persatuan Marhaen Indonesia

(Permai)

JB Assa

17 Desember 1945

Partai Katholik Republik

Indonesia (PKRI)

IJ Kassimo

8 Desember 1945

Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan

munculnya persaingan antarpartai. Partai-partai politik yang ada cenderung

memperjuangkan kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional.

Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling

menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam

kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering

Ilmu Pengetahuan Sosial

241

yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian

kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak

bisa berjalan sebagaimana mestinya dan menyebabkan stabilitas politik, sosial

ekonomi serta keamanan terganggu.

c. Pemilu 1955

Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu) pertama di

Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di

Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 menandakan

telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan

hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang

menilai bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu paling demokratis yang

dilaksanakan di Indonesia. Pada Pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia

memberikan suara.

Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama

dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember

1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang

berjumlah 250 orang. Perolehan suara terbanyak pada Pemilu ini dimenangkan

oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu tahap

kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas

untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD

Sementara 1950. Anggota DPR hasil Pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret

1956, sedangkan pelantikan anggota Konstituante dilaksanakan pada 10

November 1956.

d. Gangguan Keamanan

Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata

tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang

stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-

masing sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan

keadaan politik dan kemanan menjadi tidak stabil. Hal ini menyebakan

munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Dalam perkembangannya,

pergolakan-pergolakan itu mengarah pada gerakan pemberontakan yang

berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut

ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa Demokrasi

Parlementer

(RMS)

adalah

masalah

pemerataan

jatah

pembangunan

daerah

yang

dirasakan

242

elas IX SM

disi

visi

1). Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA

)

Sumber

ahun

ndonesia

erdek

Gambar 4.20.

Pasukan

APRA

sedang melakukan

penangk

apan

hadap

anggota

TNI

Bandung

Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini

didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang

akan membawa mereka ke suasana aman dan tenteram serta memerintah dengan

adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan

bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara

bagian RIS. Pada tanggal 23 Januan 1950, pasukan APRA menyerang Kota

Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota

TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap

mempertahankan

status quo

karena jika bergabung dengan Indonesia mereka

akan kehilangan hak istimenya. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas

melalui operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Siliwangi.

2). Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Mr. Dr.

Christian Robert Steven Soumokil yang menolak terhadap pembentukan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin merdeka dan melepaskan

diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki

kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Yang

menjadi penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan

Ilmu Pengetahuan Sosial

243

sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat

diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang

(Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur).

3). Pemberontakan Andi Azis

Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini

berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah

Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan kemanan

untuk mengamankan situasi di Makassar. Pada saat itu, di Makassar sering

terjadi bentrokan antara kelompok propersatuan dengan kelompok pro-negara

federal. Menurut Andi Azis, hanya tentara APRIS dari KNIL yang bertanggung

jawab atas keamanan di Makassar. Tuntutan itu tidak dipenuhi dan pemerintah

Republik Indonesia tetap mendatangkan ABRI sebagai pasukan keamanan.

Ketika ABRI benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan, hal ini menyulut

ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Pasukan Andi Aziz kemudian

bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar, seperti pos-

pos militer, kantor telekomunikasi, lapangan terbang, serta menahan Letnan

Kolonel A.J. Mokoginta yang menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorium

Indonesia Timur.

Pemerintah RI memerintahkan Andi Azis untuk menghentikan

pergerakannya dan mengultimatum agar datang ke Jakarta dalam waktu

4×24 jam untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun Andi Aziz

ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak. Andi Aziz

pun segera ditangkap setibanya di Jakarta dari Makasar. Pasukannya yang

memberontak akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer RI di

bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.

4). Pemberontakan PRRI dan Permesta

Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan

oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan

oleh pemerintah pusat tidak sesual anggaran yang diusulkan. Hal tersebut

menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat.

Selanjutnya dibentuk gerakan dewan yaitu,

a). Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

b). Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon.

c). Dewan Garuda di Sumatera Selatan Letkol Barlian

d). Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual.

lahirnya o

ganisasi Gerakan Non

Blok.

244

elas IX SM

disi

visi

Renungkan

Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua

Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi

ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Djuanda harus

mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam. Setelah menerima ultimatum

tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan

Letkol Achmad Husein secara tidak hormat. Oleh karena ultimatumnya ditolak

pemerintah, pada 15 Februari 1958, Letkol. Ahmad Husein mengumumkan

berdirinya PRRI kemudian diikuti oleh pengumuman Permesta pada 17

Februari 1958 di Sulawesi. Untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta,

pemerintah melancarkan operasi militer. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein

dan tokoh-tokoh PRRI lainya akhirnya menyerah.

Pemberontakan APRA, Andi Aziz, RMS, dan PRRI/Permesta

merupakan batu ujian bagi ideologi nasional Pancasila. Berkat

rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kekompakan ABRI bersama

rakyat setia kepada Pancasila dan UUD 1945, maka pemerintah

berhasil mengatasinya.

e. Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda

Pada masa Demokrasi Parlementer, Indonesia banyak mengalami

gangguan stabilitas politik dan keamanan. Meski demikian, pemerintah pada

masa Demokrasi Parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan

yang membanggakan, di antaranya adalah Penyelenggaraan Konferensi Asia

Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda.

1). Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA)

Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan pada tanggal 18–24 April

1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung

selama satu minggu dan menghasilkan sepuluh prinsip yang dikenal dengan

Dasasila Bandung.

Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) membawa keuntungan

bagi Indonesia, pamor Indonesia sebagai negara yang baru merdeka naik

karena kemampuannya menyelenggarakan konferensi tingkat internasional.

Keuntungan lainnya adalah dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat

itu masih diduduki Belanda.

Konferensi Asia Afrika (KAA) juga berpengaruh terhadap dunia

internasional. Setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia dan

Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan

kedudukan sebagai negara berdaulat penuh. Selain itu, KAA menjadi awal

Ilmu Pengetahuan Sosial

245

2). Deklarasi Djuanda

Sebelum Deklarasi Djuanda, Indonesia masih menggunakan peraturan

kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa

laut territorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah dari

pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah

daratan Indonesia.

Batas 3 mil ini menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan

pulau-pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing bebas

mengarungi lautan tersebut tanpa hambatan. Kondisi ini akan menyulitkan

Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah Indonesia. Melihat kondisi

inilah kemudian pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum

teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.

Penetapan Deklarasi Djuanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut

PBB ke III Tahun 1982

(United Nations Convention On The Law of The

Sea/

UNCLOS 1982

)

. Pengakuan atas Deklarasi Djuanda menyebabkan luas

wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km²

menjadi 5.193.250 km².

Aktivitas Individu

1. Pelajari kembali uraian mengenai perkembangan politik

pada masa Demokrasi Parlementer!

2. Deskripsikan peristiwa-peristiwa yang berkaitan perkembangan

politik pada masa Demokrasi Parlementer pada kolom berikut!

Peristiwa

Deskripsi

Jatuh bangunnya kabinet

.......................................

..........................................

Pemilu 1955

.......................................

..........................................

Gangguan kemanan

.......................................

..........................................

Konferensi Asia Afrika

(KAA)

.......................................

..........................................

hal

hal berikut.

246

elas IX SM

disi

visi

2. Perkembangan Ekonomi

Pada masa Demokrasi Parlementer, bangsa Indonesia menghadapi

permasalahan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia

pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka

panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia

saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya

biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah

pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk

memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara

lain adalah sebagai berikut.

a. Gunting Syafruddin

Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi

defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin

Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai

Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya Melalui kebijakan ini,

jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk

mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.

Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia

banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis

Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin

diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Banteng. Tujuan dari sistem ekonomi

Gerakan Banteng adalah sebagai berikut.

1) Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para

pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk

berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

2) Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan

diberikan bantuan kredit.

3) Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang

menjadi maju.

Gerakan Benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3

tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima

bantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai

dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar.

Tidak dapat tercapainya tujuan Gerakan Banteng antara lain disebabkan oleh

Ilmu Pengetahuan Sosial

247

1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha

nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

2) Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.

3) Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.

4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

5) Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati

cara hidup mewah.

6) Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan

secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

c. Nasionalisasi Perusahaan Asing

Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak

milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan

statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi

yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu

tahap pengambilalihan, penyitaan dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap

pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil

alih itu kemudian dinasionalisasikan.

d. Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi

ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek).

Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan

Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai

berikut:

1) Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB

2) Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral

3) Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh

diikat oleh perjanjian lain.

Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga

pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya

dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari

1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.

Dampak dari pelaksanaan finek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual

perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih

perusahaan Belanda tersebut.

meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.

248

elas IX SM

disi

visi

e. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah menyusun Rencana

Pembangunan Lima Tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun

1956 – 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal

berikut.

1) Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun

1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara

merosot.

2) Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi

perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak

ekonomi.

3) Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah

yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 orang!

2. Diskusikanlah dengan kelompokmu!

• Mengapa upaya perbaikan ekonomi pada masa Demokrasi

Parlementer tidak berjalan baik?

3. Tuliskan hasil diskusi pada kolom di bawah ini!

4. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas!

3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer

a. Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer

banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak

politik menyebabkan munculnya gangguan kemanan di berbagai tempat,

dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar. menyebabkam

Ilmu Pengetahuan Sosial

249

b. Pendidikan

Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari Pemerintah

Belanda kepada Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat). Kemudian,

disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi

sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat

tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia

modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan

pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1. Maksudnya,

setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik.

Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik

menengah (3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun).

Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan

siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Selain itu, karena Indonesia

merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar,

Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran,

Akademi Oseanografi, dan Akademi Research Laut. Tenaga pengajarnya

didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis.

Pada masa Demokrasi Parlementer didirikan beberapa universitas baru di

antaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatra Utara di

Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Padjajaran di Bandung,

Universitas Airlangga di Surabaya, dan Universitas Hasanuddin di Makassar.

c. Kesenian

Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis, seperti

organisasi Pelukis Indonesia (PI) dan Gabungan Pelukis Indonesia (GPI).

Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta.

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4-6 orang!

2. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai perkembangan

bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer!

3. Kamu dapat mencari informasi dari materi yang telah kamu pelajari,

buku-buku bacaan, majalah, surat kabar, internet atau sumber lainnya.

4. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buat tulisan tentang

perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi

Parlementer dalam 1-2 halaman!

5. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas!

250

elas IX SM

disi

visi

C. Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

Sumber

ahun

ndonesia

erdek

Gambar 4.22.

Presiden Soekarno sedang

membacakan

Dekrit Presiden 5 Juli

1959 di Istana

erdek

Gambar di atas menunjukkan suasana pembacaan Dekrit Presiden pada

tanggal 5 Juli 1959. Apa yang menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Apa hubungan Dekrit Presiden tersebut dengan

konsep Demokrasi Terpimpin? Bagaimana tanggapan rakyat terhadap Dekrit

presiden itu? Untuk mengetahui jawabannya, perhatikan uraian materi berikut

ini!

Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan

suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat

pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden

Soekarno. Masa Demokrasi Termimpin berlangsung sejak dikeluarkannya

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.

1. Perkembangan Politik

a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer

belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Persaingan partai-partai

politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Selain itu, Dewan

Konstituante hasil pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan

tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Dewan Konstituante

tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan adaya perbedaan pandangan

tentang dasar negara. Anggota Dewan Konstituante dari PNI, PKRI, Permai,

Parkindo, dan partai lain yang sehaluan mengajukan Pancasila sebagai

Ilmu Pengetahuan Sosial

251

dasar negara. Sedangkan Masyumi, NU, PSII dan partai lain yang sehaluan

mengajukan dasar negara Islam. Dalam upaya menyelesaikan perbedaan

pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan

kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukannya nilai-nilai

Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945

sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru. Namun usulan itu ditolak

oleh pendukung Pancasila dan membuat kondisi negara semakin tidak stabil.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk

melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan kembali kepada

UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit

yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isinya adalah sebagai berikut.

1) Menetapkan pembubaran Konstituante.

2) Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit

dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS).

3) Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan

utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan

Agung Sementara (DPAS).

Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959

diterima baik oleh rakyat Indonesia. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden

5 Juli 1959, berakhirlah masa Demokrasi Parlementer dan digantikan

dengan Demokrasi Terpimpin. Demikian pula mulai saat itu, sistem kabinet

parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial.

b. Penyimpangan terhadap UUD 1945

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk menata kembali

kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa Demokrasi

Parlementer dengan kembali melaksanakan UUD 1945. Namun pada

perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin justru terjadi

penyimpangan terhadap UUD 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut

antara lain sebagai berikut.

1) Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara (MPRS). Seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara (MPRS) dipilih melalui pemilu bukan ditunjuk dan

diangkat oleh Presiden.

2) Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) hasil

Pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat

Gotong Royong (DPR-GR). Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR

adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR

tidak dapat memberhentikan Presiden.

252

elas IX SM

disi

visi

3) Pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap

lima tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat UUD 1945, bukan

diangkat seumur hidup.

Penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi masa Demokrasi Terpimpin

disebabkan oleh kekuasaan yang dimiliki oleh presiden sangat besar sehingga

pemerintahan cendrung mengarah kepada otoriter.

c. Kekuatan Politik Nasional

Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuatan politik terpusat antara tiga

kekuatan politik, yaitu: Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI),

dan TNI Angkatan Darat. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa

Demokrasi terpimpin partai politik tidak mempunyai peran besar dalam

pentas politik nasional. Partai-partai yang ada ditekan agar menyokong

dan memberikan dukungan terhadap gagasan presiden. Partai politik yang

pergerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah di bubarkan

dengan paksa. Dengan demikian partai-partai politik itu tidak dapat lagi

menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya.

Sampai tahun 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah,

yaitu: PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII,

IPKI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Persatuan Tarbiyah Islam

(Perti).

d. Politik Luar Negeri

Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah

politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu

blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. Namun pada masa Demokrasi

Terpimpin, Politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia

banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara komunis seperti Uni

Soviet, China, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara.

1). Oldefo dan Nefo

Oldefo

(The Old Established Forces)

adalah sebutan untuk negara-negara

barat yang sudah mapan ekonominya. Khususnya negara-negara kapiltalis.

Nefo

(The New Emerging Forces)

adalah sebutan untuk negara-negara baru,

khususnya negara-negara sosialis. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia

lebih banyak menjalin kerja sama dengan negara-negara Nefo. Hal ini terlihat

dengan dibentuknya Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan China) dan Poros

Jakarta–Phnom Penh–Hanoi–Pyongyang (Indonesia, Kamboja, Vietnam

Ilmu Pengetahuan Sosial

253

Utara, dan Korea Utara). Terbentuknya poros ini mengakibatkan ruang gerak

diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit. Indonesia terkesan

memihak kepada blok sosial/komunis.

2). Politik Mercusuar

Politik Mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden

Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang

menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, maka

diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat

menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo.

Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, diantaranya

adalah penyelenggaraan Ganefo

(Games of the New Emerging Forces),

pembangunan kompleks olahraga Senayan, dan pembangunan Monumen

Nasional (Monas).

3). Indonesia dalam Gerakan Non-Blok

Dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, muncul gagasan

untuk membentuk organisasi yang disebut dengan Gerakan Non-Blok.

Gerakan Non-Blok (

Non-Aligned Movement

) didirikan untuk menyikapi

persaingan antara Blok Barat yang dipiminan Amerika Serikat dan Blok

Timur yang dipimpin Uni Sovyet pada awal tahun 1960-an. Persaingan kedua

blok memicu terjadinya Perang Dingin (

Cold War

) yang dapat mengancam

perdamaian dunia.

Berdirinya Gerakan Non-Blok diprakarsai oleh PM India Jawaharlal Nehru,

PM Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden

Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Jossep Broz Tito. Gerakan Non-

Blok (GNB) secara resmi berdiri melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia. Adapun tujuan pendirian Gerakan Non-

Blok antara lain adalah sebagai berikut.

a) Menentang imperialisme dan kolonialisme

b) Menyelesaikan sengketa secara damai.

c) Mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara

maju.

d) Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan

Amerika Serikat dengan Uni Soviet.

Munculnya gagasan pembentukan Gerakan Non-Blok pada Konferensi Asia

Afrika di Bandung tahun 1955 memperlihatkan besarnya pengaruh Indonesia

dalam gerakan tersebut. Indonesia pun terlibat aktif dalam persiapan KTT I

Gerakan Non-Blok di Beograd, Yugoslavia.

254

elas IX SM

isi

visi

4). Konfrontasi dengan Malaysia

Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malayasia

untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi

Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan

dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena menganggap bahwa

wilayah Sabah secara historis adalah milik Kesultan Sulu. Indonesia menentang

karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia

merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaanya

di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek

Neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia.

Pada tanggal 16 September 1963 pendirian Federasi Malaysia

diproklamirkan. Menghadapi tindakan ini, Indonesia mengambil kebijakan

konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara

Indonesia dan Malaysia putus. Selanjtunya pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden

Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Isi Dwikora adalah

sebagai berikut.

a) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia

b) Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak,

Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara

boneka Malaysia.

Pada saat Konfrontasi Indonesia-Malaysia sedang berlangsung, Malaysia

dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pencalonan

ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Januari 1965

Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan

PBB, dengan spontan Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari

PBB.

5). Pembebasan Irian Barat

Sesuai isi KMB, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda satu tahun

setelah pengakuan kedaulatan RIS. Namun, pada kenyataannya lebih dari satu

tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda tidak kunjung menyerahkan

Irian Barat pada Indonesia.

Dalam penyelesaian masalah Irian Barat, pemerintah Indonesia melakukan

upaya diplomasi bilateral dengan Belanda. Upaya ini tidak membuahkan hasil.

Selanjutnya sejak tahun 1954 setiap tahun persolan Irian Barat berulang-ulang

dimasukkan ke dalam acara sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah

Ilmu Pengetahuan Sosial

255

memperoleh tanggapan positif. Oleh karena berbagai upaya diplomasi tidak

berhasil, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menempuh sikap

keras melalui konfrontasi total terhadap Belanda, antara lain sebagai berikut.

a) Pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan

secara otomatis membubarkan Uni Indonesia- Belanda. Melalui UU No.

13 Tahun 1956 tanggal 3 Mei 1956 Indonesia menyatakan bahwa Uni

Indonesia–Belanda tidak ada.

b) Pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan

diplomatik dengan Belanda yang diikuti oleh pemecatan seluruh warga

negara Belanda yang bekerja di Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia

mengusir semua warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia dan

memanggil pulang duta besar serta para ekspatriat Indonesia yang ada di

Belanda.

c) Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu (Tidore)

untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda.

Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi saat Presiden

Soekarno mengumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19

Desember 1961 di Yogyakarta. Adapun isi Trikora adalah sebagai berikut.

1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.

2) Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan

kesatuan tanah air dan bangsa

Untuk melaksanakan Trikora, pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden/

Pangti ABRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat

mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 1962 untuk membentuk Komando

Mandala Pembebasan Irian Barat

Antara bulan Maret sampai bulan Agustus

1962 oleh Komando Mandala dilakukan serangkaian operasi-operasi

pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara di daerah Irian Barat.

Operasi-operasi infiltrasi tersebut berhasil mendaratkan pasukan-pasukan

ABRI dan sukarelawan di berbagai tempat di Irian Barat. Antara lain Operasi

Banteng di Fak-Fak dan Kaimana, Operasi Srigala di sekitar Sorong dan

Teminabuan, Operasi Naga dengan sasaran Merauke, serta Operasi Jatayu di

Sorong, Kaimana, dan Merauke.

Pada mulanya Belanda mencemoohkan persiapan-persiapan Komando

Mandala tersebut. Mereka mengira, bahwa pasukan Indonesia tidak mungkin

dapat masuk ke wilayah Irian. Tetapi setelah ternyata bahwa operasi-operasi

infiltrasi dari pihak kita berhasil, maka Belanda bersedia untuk duduk pada

meja perundingan guna menyelesaikan sengketa Irian Barat.

256

elas IX SM

isi

visi

Renungkan

Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, yang terkenal

dengan

Perjanjian New York.

Adapun isi dari Perjanjian New York adalah

sebagai berikut.

1) Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962.

2). Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui

lembaga UNTEA (

United Nations Temporary Executive Authority

) yang

dibentuk PBB.

3) Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah

Indonesia.

4) Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat

(pepera) Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap

bergabung dengan Indonesia, pada tahun 1969 di bawah pengawasan

PBB.

Berdasarkan hasil Pepera tahun 1969, Dewan Musyawarah Pepera secara

aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan

Indonesia. Hasil musyawarah pepera tersebut dilaporkan dalam Sidang Majelis

Umum PBB ke-24 oleh diplomat PBB, Ortiz Sanz yang bertugas di Irian Barat

Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia telah membuktikan

kepada dunia internasional bahwa kita mampu menyelesaikan

persoalan-persoalan, baik secara damai maupun dengan cara

apapun yang dikehendaki. Kita harus bersyukur kepada Tuhan

Yang Maha Esa atas bergabungnya kembali Irian Barat dengan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Peristiwa G 30 S/PKI 1965

Peristiwa Gerakan 30 September/PKI terjadi pada malam tanggal 30

September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah

pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap

enam perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka

ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Setelah melakukan

pembunuhan itu, kelompok tersebut menguasai dua sarana komunikasi

penting, yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) di jalan Merdeka Barat dan

Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan.

Ilmu Pengetahuan Sosial

257

Sumber

ahun

ndonesia

erdek

Gambar 4.23.

Para pahlawan yang gugur dalam peristiwa

S/PKI.

Dari kiri

ke kanan,

etjen

Ahmad

ani, Mayjen Supr

apt

Mayjen

M.T.

Har

ono

Mayjen S.

Parman, Brigjen Sutoyo

Sisw

omiharjo

Brigjen

Panjaitan,

ettu

Pierre

endean,

Brigradir

Polisi

el Satsuit

ubun,

Kolonel

atamso

etkol

Sug

ono

Pada tanggal 1 Oktober 1965 pemimpin Gerakan 30 September Letnan

Kolonel Untung mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang gerakan yang

telah dilakukannya. Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa Gerakan

30 September merupakan gerakan internal Angkatan Darat untuk menertibkan

anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah

Presiden Soekarno. Selain itu, diumumkan juga tentang pembentukan Dewan

Revolusi, pendemisioneran Kabinet Dwikora, dan pemberlakuan pangkat

letnan kolonel sebagai pangkat tertinggi dalam TNI. Pengumuman ini segera

menyebar pada 1 Oktober 1965 dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando

Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) memutuskan segera mengambil alih

pimpinan TNI Angkatan Darat karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men/

Pangad saat itu belum diketahui keberadaannya. Setelah berhasil menghimpun

pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30

September pun segera dilakukan.

Operasi penumpasan G 30 S/PKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto

bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan Batalyon

328/Para Divisi Siliwangi. Pada malam hari tanggal 1 Oktober 1965, RPKAD

yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhi Wibowo berhasil menguasai kembali

RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi. Selanjutnya, Mayjen Soeharto

258

elas IX SM

disi

visi

Renungkan

mengumumkan melalui radio tentang keadaan yang sebenarnya kepada rakyat.

Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo

berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G 30

S/PKI berhasil digagalkan.

Pada tahun 1965, PKI adalah kekuatan politik terbesar

Indonesia dan partai komunis terbesar kedua di dunia di luar Blok

Timur. Berdasarkan kalkulasi politik, PKI tidak akan kesulitan

melakukan kudeta di Indonesia. Namun, berkat pertolongan

Tuhan Yang Maha Esa, pemberontakan komunis di Indonesia

dapat digagalkan.

2. Perkembangan Ekonomi

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi

permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa Demokrasi Parlementer.

Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun

langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah

untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah sebagai berikut.

a. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibentuk berdasarkan Undang-

Undang No. 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1958.

Tugas dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan

nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dewan ini diketuai oleh Mohammad Yamin dengan 50 orang anggota.

Pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus

1959.

Pada 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun sebuah Rancangan

Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana untuk tahun

1961-1969. Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui oleh MPRS dan

ditetapkan dalam Tap MPRS No. 2 Tahun 1960.

Pada 1963, Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang

Pembangunan Nasional (Bappenas). Ketuanya dijabat secara langsung oleh

Presiden Soekarno. Tugas badan ini menyusun rencana pembangunan jangka

panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan

menilai pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan serta menilai hasil kerja

mandataris untuk MPRS.

Ilmu Pengetahuan Sosial

259

b. Devaluasi Mata Uang Rupiah

Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi (menurunkan nilai

mata uang) Rp 1.000 dan Rp 500 menjadi Rp 100 dan Rp 50. Pemerintah juga

melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi

jumlah Rp 25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini

adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan

perbaikan keuangan dan perekonomian negara.

c. Deklarasi Ekonomi

Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi

Ekonomi (Dekon) di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi

terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional

yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai

kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar

negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia

berpegang pada sistem ekonomi Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri).

Pada bulan September 1963 Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon

dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.

Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa

Demokrasi Terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap

tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang

memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut

adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis.

Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk. Harga barang-barang naik mencapai

200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan

bahwa pecahan mata uang Rp 1000 (uang lama) diganti dengan Rp 1 (uang

baru). Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman

kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat

turun ke jalan menyuarakan

Tri Tuntutan Rakyat

(Tritura).

3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

a. Kehidupan Sosial

Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin berupa

persaingan antarkekuatan politi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan

sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-

Komunis) yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI

aktu pendidikan kelas khusus ini selama 2 tahun.

260

elas IX SM

disi

visi

dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Melalui Nasakom

PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang

sosial, pendidikan dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya.

Kampus dijadikan sebagai sarana politik, mahasiswa yang tidak ikut dalam

rapat umum atau demonstrasi-demonstrasi dianggap sebagai lawan. Media

komunikasi massa seperti surat kabar yang menentang dominasi PKI dicabut

Surat Ijin Terbitnya. Dengan demikian surat kabar dikuasai oleh surat kabar

PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti.

b. Pendidikan

Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan

sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar

mengharapkan menjadi mahasiswa. Supaya mereka dapat melanjutkan

pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas

baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-

universitas yang sudah ada. Untuk memenuhi keinginan umat Islam didirikan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Adapun untuk murid-murid yang

beragama Kristen Protestan dan Katholik didirikan Sekolah Tinggi Theologia

dan seminari-seminari. Selanjutnya, didirikan pula perguruan tinggi-perguruan

tinggi Islam, Kristen dan Katholik, seperti Universitas Islam Indonesia,

Universitas Kristen Indonesia serta Universitas Katholik Atmajaya. Tercatat

pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi.

Pada tahun 1962 sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan.

Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran Ilmu Administrasi dan

Kesejahteraan Masyarakat, dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas

II, jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Penjurusan

ini bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid SMA untuk memasuki

perguruan tinggi.

Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada Bank Tabungan Pos,

kantor pos, kantor pos pembantu. Para penabung diatur oleh Departemen P

dan K bersama dengan Direksi Bank Tabungan Pos. Usaha ini bertujuan untuk

mendidik anak berhemat dan mengumpulkan dana masyarakat. Gerakan

koperasi sekolah juga digiatkan. Murid aktif dalam penyelenggaraan koperasi.

Kepala sekolah dan guru sebagai pengawas dan penasehat koperasi.

Pemerintah masa Demokrasi Terpimpin juga membentuk kelas khusus

untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan

pendidikan. Mereka didik dalam kelas khusus ini agar mendapat keterampilan.

Ilmu Pengetahuan Sosial

261

Pada tahun 1960-an muncul masalah di kalangan pendidik yaitu usaha

PKI untuk menguasai Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Hal ini

menyebabkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI.

c. Kebudayaan

Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh

partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) milik PKI, Lembaga

Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga seni-Budaya

Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik Nahdhatul Ulama, dan Himpunan

Budayawan Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing

dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang

menaunginya.

Pada masa Demokrasi Terpimpin bidang kesenian tidak luput dari upaya

dominasi PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan

nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamasikan

Manifesto Kebudayaan (Manikebu). Manifesto Kebudayaan mendapat

kecaman keras dari Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) yang pro PKI. Presiden

Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu, akibatnya tidak sampai satu

tahun usianya, Manikebu dilarang pemerintah.

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4-6 orang!

2. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai perkembangan

bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin!

3. Kamu dapat mencari informasi dari materi yang telah kamu pelajari,

buku-buku bacaan, majalah, surat kabar, internet atau sumber lainnya.

4. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buat tulisan tentang

perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi

Terpimpin dalam 1-2 halaman!

5. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas!

262

elas IX SM

disi

visi

D. Masa Orde Baru (1966 – 1998)

Sumber

ahun

ndonesia

erdek

Gambar 4.17.

Demonstrasi Menuntut

itur

di Jalan-Jalan Utama

Jak

arta.

Gambar di atas menunjukkan salah satu aksi demonstrasi menuntut agar tiga

tuntutan rakyat (Tritura) dipenuhi. Apa hubungan Tritura dengan dimulainya

masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia? Bagaimana perkembangan bangsa

Indonesia pada masa Orde Baru Untuk mengetahui jawabannya, perhatikan

uraian materi berikut ini!

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Suharto di

Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah

Sebelas Maret 1966. Masa orde baru berlangsung dari tahun 1966 sampai

tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang

pesat.

1. Perkembangan Politik

a. Supersemar

Pasca penumpasan G 30 S/PKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya

berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal ini

membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden

Soekarno semakin menurun. Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi

situasi ekonomi yang terus memburuk mengakibatkan harga-harga barang

kebutuhan pokok melambung tinggi. Kondisi ini mendorong para pemuda

dan mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut penyelesaian yang

seadil-adilnya terhadap pelaku G 30 S/PKI dan perbaikan ekonomi.

Ilmu Pengetahuan Sosial

263

Pada tanggal 12 Januari 1966 pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) Isi Tritura tersebut, yaitu:

1) Bubarkan PKI.

2) Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September.

3) Turunkan harga.

Tuntutan rakyat agar membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi. Untuk

menenangkan rakyat Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet

Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri. Perubahan ini belum dapat memuaskan

hati rakyat karena di dalamnya masih terdapat tokoh-tokoh yang terlibat dalam

peristiwa G 30 S/PKI. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tgl 24

Februari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan

menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga

menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran

yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief

Rachman Hakim. Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan krisis

politik semakin memuncak.

Guna memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden

Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk

mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan

keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat

Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar. Isi Supersemar adalah

pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat

dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah.

Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.

Dalam rangka memulihkan

keamanan, ketenangan, dan stabilitas

pemerintahan, keesokan harinya setelah

menerima Supersemar Letjen Soeharto

membubarkan dan melarang PKI beserta

ormas-ormas yang bernaung atau

senada dengannya di seluruh Indonesia,

terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966.

Letjen. Soeharto juga menyerukan

kepada pelajar dan mahasiswa untuk

kembali ke sekolah. Selanjutnya pada

tanggal 18 Maret 1966, Letjen. Soeharto

menahan 15 orang menteri yang dinilai

terlibat dalam G 30 S/PKI. Setelah

Wawasan

Arief Rahman Hakim,

mahasiswa Universitas

Indonesia yang gugur dalam

aksi demonstrasi tahun 1966

mendapat gelar Pahlawan

Ampera (Amanat Penderitaan

Rakyat) sebab gugur di saat

memperjuangkan amanat

rakyat.

264

elas IX SM

disi

visi

itu, Letjen Soeharto memperbaharui kabinet dan membersihkan lembaga

legislatif, termasuk MPRS dan DPR-Gotong Royong dari orang-orang yang

dianggap terlibat G30S/PKI.

b. Penataan Stabilitas Politik

Sumber

ahun

ndonesia

erdek

Gambar 4.25.

Pengambilan sumpah dan pelantikan Soeharto sebagai pejabat

esiden

epublik

ndonesia

Pada tanggal 12 Maret 1967 Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen

Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968,

MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya

Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan

yang baru, yaitu masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya,

pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-

langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain adalah

sebagai berikut.

1). Pemulihan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan

dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri

Indonesia, di antaranya adalah Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang

Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif.

Ilmu Pengetahuan Sosial

265

2). Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

Pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya

perundingan Bangkok pada 29 Mei–1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian

Bangkok. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani

persetujuan pemulihan hubungan Indonesia–Malaysia di Jakarta. Persetujuan

ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari

Malaysia.

3). Kembali Menjadi Anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi

anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang

diperoleh Indonesia selama menjadi anggota. Kembalinya Indonesia menjadi

anggota disambut baik oleh PBB. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam

Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

4). Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN

Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok

pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk

meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya.

Tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah Adam Malik

(Menteri Luar Negeri Indonesia), S. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri

Singapura), Tun Abdul Razak (Pejabat Perdana Menteri Malaysia), Thanat

Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand), dan Narcisco Ramos (Menteri Luar

Negeri Filipina).

c. Penyederhanaan Partai Politik

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan

penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik.

Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan

ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu

adalah sebagai berikut.

1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari

NU, Parmusi, PSII, dan Perti.

2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI,

Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo

3) Golongan Karya (Golkar)

266

elas IX SM

disi

visi

Penyederhanaan partai-partai politik ini didasari oleh alasan–alasan

tertentu, seperti kasus pada masa Demokrasi Parlementer. Banyaknya partai

poitik pada masa itu justru menghambat pembangunan. Penyebabnya bukan

saja karena persaingan antarpartai politik, melainkan juga persaingan di

dalam tubuh partai politik itu sendiri yang dinilai dapat mengganggu stabilitas

politik. Atas dasar itu, pemerintah Orde Baru berpendapat perlu melakukan

penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

d. Pemilihan Umum

Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali

pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam

setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru,

Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Hal

itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru

untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah

aparat pemerintah (pegawai negeri sipil) dan Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (ABRI). Dengan dukungan pegawai negeri sipil dan ABRI, Golkar

dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan.

Dari tingkatan masyarakat atas sampai bawah. Dari kota sampai pelosok desa.

e. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan

mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang

terkenal dengan nama

Eka Prasetia Pancakarsa

untuk mendukung

pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh

karena itu, sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada

semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman

yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pegawai negeri, baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran

P4. Kemudian para pelajar, mulai dari sekolah menengah sampai Perguruan

Tinggi, juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap

awal tahun ajaran baru. Melalui penataran P4 itu, pemerintah menekankan

bahwa masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (Sara) merupakan

masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya

konflik atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh

mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dengan demikian

diharapkan persatuan dan kesatuan nasional dapat terpelihara.

Ilmu Pengetahuan Sosial

267

f. Dwi Fungsi ABRI

Dwi Fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi,

yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa

Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan

kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dengan peran ganda ini, ABRI

diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota,

pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya

masa kepemimpinan Orde Baru, Dwi Fungsi ABRI mulai dihapuskan.

2. Perkembangan Ekonomi

Pada awal masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak

tertuju kepada kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama

upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan

kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah

menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program

tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia

berkembang pesat.

a. Program Jangka Pendek

Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional

diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun

1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Maka, pemerintah tidak dapat

melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi

dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi yang dimaksud adalah

pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat.

Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-

prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan.

Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil

yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil

ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968. Keadaan

ekonomi Indonesia terus membaik, hingga pada tahun 1969, pemerintah siap

melaksanakan program jangka panjang.

b. Program Jangka Panjang

Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru

diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang (25

tahun). Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan

yang disebut Pelita (

Pembangunan Lima Tahun

268

elas IX SM

disi

visi

1). Pelita I (1 April 1969-1 Maret 1974)

Sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana,

perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita

I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian. Pelaksanaan Pelita I telah

membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain produksi beras

telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton; pertumbuhan ekonomi

dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun; pendapatan rata-rata penduduk

(pendapatan per kapita) dari 80 dolar Amerika dapat ditingkatkan menjadi 170

dolar Amerika. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Pelita

I (1973/1974).

2). Pelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979)

Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang,

perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas

lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-

rata penduduk 7% setahun. Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada

sektor pertanian, telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi

baru.

3). Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan

terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD

1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala

bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan

dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah

kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan

ekonomi yang stabil. Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian

menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah

bahan baku menjadi barang jadi. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6

juta ton pada tahun 1983.

4). Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Pelita IV menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan

usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat

menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri

ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita IV di antaranya adalah swasembada

pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984.

Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan

Pertanian Dunia) pada tahun 1985.

Ilmu Pengetahuan Sosial

5). Pelita V (1 April 1989 - 31 Maret 1994)

Pelita V menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk

menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian

lainnya; dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang

ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil

pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Pelita

V adalah periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama.

Lalu, dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua.

6). Pelita VI

Pelita VI merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua.

Pelita VI lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian,

serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai

pendukungnya. Direncanakan, Pelita VI dilaksanakan mulai tanggal 1 April

1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Namun, pada tahun 1997

Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan

akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya, Pelita

VI tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan yang direncanakan.

3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru

a. Kehidupan Sosial

Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik

dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan

ekonomi juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata.

Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru

dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut

dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian

bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk

perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru

antara lain adalah sebagai berikut.

1). Transmigrasi

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia

untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke

daerah lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemindahan

tersebut dilakukan untuk meratakan persebaran penduduk Indonesia yang

sejak zaman dahulu banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada masa Orde

Baru program transmigrasi gencar dilaksanakan. Daerah-daerah yang menjadi

tujuan transmigrasi antara lain adalah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan

Papua.

jenis

jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional.

270

elas IX SM

disi

visi

2). Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang

untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Pada masa

Orde Baru, program KB dilaksanakan untuk pengendalian pertumbuhan

penduduk. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan

kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Melalui program

KB pertumbuhan penduduk di Indonesia berhasil ditekan, pada tahun 1967

pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah

menurun drastis menjadi 1,6%.

Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh

UNICEF, karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah

melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan

anak-anak di tanah air. UNICEF mengemukakan bahwa tindakan yang telah

dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-

negara lain yang tingkat kematian bayi masih tinggi.

3). Puskesmas dan Posyandu

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu) merupakan dua fasilitias kesehatan yang didirikan oleh

pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas

mulai dibangun sejak ditetapkannya konsep Puskesmas dalam Rapat Kerja

Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Pelayanan kesehatan yang diberikan

Puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) yang

meliputi pelayanan: pengobatan (kuratif), upaya pencegahan (preventif),

peningkatan kesehatan (promotif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Adapun Posyandu mulai didirikan pada tahun 1984. Pelayanan kesehatan yang

diberikan Posyandu antara lain adalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), KB,

Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi. Puskesmas dan Posyandu yang

dikembangkan sejak masa Orde Baru telah berhasil meningkatkan kesehatan

masyarakat.

b. Pendidikan

Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde

Baru di antaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang

lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan

tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab

tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan

yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi

Ilmu Pengetahuan Sosial

271

Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang

dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Mashuri

S.H selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayan (P & K). Dalam konsepsi

sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan

serta lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat

kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak didik

tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah

pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dengan cara itu, mereka akan

dapat menyalurkan bakatnya masing-masing sekaligus dapat menyesuaikan

diri dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi. Dalam rangka

memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru

melaksanakan program-program berikut.

1) Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden

ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode

1993/1994 hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun.

2) Program Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus

1978

3) Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984

4) Program Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).

c. Kebudayaan

Pada masa Orde baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan

budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan

kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan

seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni dan wadah-

wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan,

pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya ini

diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi

1165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum.

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4-6 orang!

2. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai perkembangan

bangsa Indonesia pada masa Orde Baru!

3. Kamu dapat mencari informasi dari materi yang telah kamu pelajari,

buku-buku bacaan, majalah, surat kabar, internet atau sumber lainnya.

4. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buat tulisan tentang

perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dalam

1-2 halaman!

5. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas!

yang

justru

menjadi

penyumbang

terbesar

devisa

negara

seperti

Riau,

272

elas IX SM

disi

visi

E. Masa Reformasi (1998-Sekarang)

Sumber

Gambar 4.18.

Mahasiswa Menduduki Gedung

MPR RI

Ketika

Menuntut

masi di

ndonesia.

Gambar di atas menunjukkan salah satu aksi mahasiswa menuntut

reformasi di Indonesia. Apa yang menyebabkan rakyat Indonesia menghedaki

dilaksanakannya reformasi dalam kehidupan bernegara? Bagaimana

perkembangan bangsa Indonesia pada masa reformasi. Untuk mengetahui

jawabannya, perhatikan uraian materi berikut ini!

Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan

Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden

Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

Masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini.

1. Lahirnya Gerakan Reformasi

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik

secara konstitusional. Munculnya keinginan untuk melakukan perubahan

itu muncul disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang

dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru.

Pada masa Orde Baru pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan

pembangunan yang pesat. Namun kemajuan pembangunan itu ternyata tidak

merata. Hal ini tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah

Ilmu Pengetahuan Sosial

273

Kalimantan Timur dan Papua. Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Orde Baru

berhasil meningkatkan pendapatan perkapita Indonesia ke tingkat US$ 600

pada tahun 1980-an, kemudian meningkat lagi sampai US$ 1300 pada tahun

1990-an. Namun kebijakan pemerintah Orde Baru yang terlalu memfokuskan

pertumbuhan ekonomi ternyata menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan

budaya korupsi di kalangan para pejabat di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan

kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik tidak memberikan

ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses

pembangunan. Dampak-dampak negatif inilah yang kemudian mendorong

munculnya keinginan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Gerakan Reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand

pada awal Juli 1997. Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang

negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea dan Indonesia. Rupiah

yang berada pada posisi nilai tukar Rp.2.500/US$ menjadi sekitar Rp.17.000/

US$ pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa

saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang

menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-

besaran. dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak

terkendali. Keadaan kemudian diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi,

kolusi, nepotisme (KKN) di kalangan para pejabat pemerintah.

Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di seluruh

Indonesia. Tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya adalah penurunan harga

sembako (sembilan bahan pokok), penghapusan monopoli, kolusi, korupsi dan

nepotisme (KKN) serta menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya.

Pada tanggal 12 Mei 1998 empat orang mahasiswa tewas tertembak peluru

aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur.

Penembakan ini menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei

1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo.

Tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Para demonstran

mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Di Jakarta,

ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR. Mereka berupaya menemui

pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Selanjutnya, tanggal

18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto turun

dari jabatannya. Akhirnya Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto

menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan jabatan

presiden kepada wakilnya B.J. Habibie. Peristiwa pengunduran diri Presiden

Soeharto ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru selama 32

tahun dan dimulainya masa Reformasi.

274

elas IX SM

disi

visi

2. Perkembangan Politik

a. Sidang Istimewa MPR 1998

Pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa

untuk menentapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi

di segala bidang. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 terjadi perombakan

besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini

menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya

upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Ketetapan-ketetapan itu antara lain

adalah sebagai berikut.

1) Ketetapan MPR No.VIII Tahun 1998, yang memungkinkan UUD 1945

diamandemen.

2) Ketetapan MPR No.XII Tahun 1998, mengenai pencabutan Ketetapan

MPR No. IV Tahun 1993 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang

Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka Menyukseskan

Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

3) Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998, mengenai Pencabutan Ketetapan

MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).

4) Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998, tentang Pembatasan Masa Jabatan

Presiden dan Wakil Presiden Maksimal Dua Periode.

5) Ketetapan MPR No. XV Tahun 1988, tentang Penyelenggaraan Otonomi

Daerah, Pengaturan Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya

Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6) Ketetapan MPR No XI Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari KKN.

b. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi

daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa

sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam

antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penerapan

otonomi daerah tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu berupa

penyelenggaraan pemilu langsung untuk mengangkat kepala dareah mulai dari

gubernur hingga bupati dan walikota. Dengan pelaksanaan otonomi daerah ini

diharapkan dapat meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa.

Ilmu Pengetahuan Sosial

275

c. Pencabutan Pembatasan Partai Politik

Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan

pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan

partai politik, pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak

80 partai politik dibentuk. Menjelang Pemilihan Umum tahun 1999, partai

politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi

Pemilihan Umum sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti Pemilihan

Umum. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut

larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum.

d. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Pada masa reformasi Dwi Fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap

sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan.

Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang

menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang

termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah ABRI berubah menjadi Tentara

Nasional Indonesia (TNI).

e. Penyelenggaraan Pemilu

Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah

melaksanakan empat kali pemilihan umam, yaitu pemilu tahun 1999, 2004,

2009, dan 2014. Berbeda dengan pemilu-pemilu pada masa Orde Baru yang

hanya diikuti oleh tiga partai politik, pemilu pada masa reformasi diikuti oleh

banyak partai politik. Meskipun diikuti oleh banyak partai politik, pemilu

pada masa reformasi berlangsung aman dan tertib.

Pemilu tahun 2004, adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat

untuk memilih presiden secara langsung. Cara pelaksanaannya benar-benar

berbeda dari pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan minimal

dua tahap dan maksimal tiga tahap. Tahap pertama adalah pemilu legislatif

untuk memilih partai politik dan anggotanya yang dicalonkan menjadi anggota

DPR, DPRD, dan DPD. Tahap kedua adalah pemilu presiden putaran pertama.

Pada tahap ini, pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh

rakyat. Tahap ketiga adalah pemilu presiden tahap kedua. Pemilu presiden

putaran kedua adalah tahap terakhir yang hanya dilaksanakan apabila pada

tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan 50% suara

pada pemilihan presiden putaran pertama. Cara pelaksanaan pemilu tahun

2004 masih digunakan pada pemilu tahun 2009 dan tahun 2014.

276

elas IX SM

disi

visi

Renungkan

Bergulirnya gerakan reformasi menyadarkan bangsa Indonesia

mengenai demokrasi dan menghargai kedaulatan rakyat. Sebuah

pemerintahan yang menghormati aspirasi rakyat akan mendapat

dukungan rakyat. Sebaliknya, perilaku para pemimpin yang tidak

menghargai kedaulatan rakyat dan nilai-nilai demokrasi akan

menyebabkan rakyat tidak percaya kepada para pemimpin.

3. Perkembangan Ekonomi

Pada masa reformasi Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi.

Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa

periode kepemimpinan masa reformasi.

a. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Pada masa pemerintahan B.J Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang

ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya

nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan

dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional, dan

pelaksanaan reformasi ekonomi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut

dilakukan langkah-langkah berikut.

1). Menjalin kerja sama dengan

International Moneter Fund

-IMF (Dana

Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.

2). Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi

perekonomian.

3). Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.

4). Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah

Rp10.000,00.

5). Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar

negeri.

Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang

dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu

Rp 6.700 per dolar Amerika pada bulan Juni 1999. Namun rupiah kembali

melemah mencapai Rp 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa jabatan

Habibie.

Ilmu Pengetahuan Sosial

277

b. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya

perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun,keadaan kembali

merosot. Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika

melemah hingga mencapai Rp12.000,00. Melemahnya nilai tukar rupiah

tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat

usaha pemulihan ekonomi.

c. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan

dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu tingkat inflasi

rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi

masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian

Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun

kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi

antara lain sebagai berikut.

1). Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar.

2). Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

3). Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

d. Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada

masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat

dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per

tahun serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh

krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008

hingga 2009. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah

menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut.

1). Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak

Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan

membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh

karena itu, ditetapkanlah kebijakan pengurangan subsidi BBM agar tidak

membebani APBN. Anggaran subsidi BBM kemudian dialihkan ke subsidi

sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengurangan subsidi

BBM berakibat pada kenaikan harga BBM.

278

elas IX SM

disi

visi

2). Pemberian Bantuan Langsung Tunai Program BLT diselenggarakan

sebagai respons kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu

masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan

mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat

kesulitan ekonomi.

3). Pengurangan Utang Luar Negeri

Dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada tahan 2006, pemerintah

Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika.

Dengan pelunasan utang ini, Indonesia sudah tidak lagi berkewajiban

mengikuti syarat-syarat IMF yang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi

nasional.

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 orang!

2. Diskusikanlah dengan kelompokmu!

• Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia sejak

reformasi hingga sekarang ini?

3. Tuliskan hasil diskusi pada kolom di bawah ini!

4. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas!

4. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi

a. Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi sempat

diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di

tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat

yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak

kunjung membaik mengakibatkan sering terjadi gesekan-gesekan dalam

masyarakat. Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi

dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial

masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif.

Ilmu Pengetahuan Sosial

279

Pada masa reformasi masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai

aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi.

Media massa seperti surat kabar, majalah dan lainnya dapat menyalurkan

aspirasi dan gagasan secara bebas. Dicabutnya ketetapan untuk meminta Surat

Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak

lagi khawatir

dibredel

melalui mekanisme pencabutan Surat Izin Terbit.

b. Pendidikan

Pemerintah pada masa Reformasi menjalankan amanat UUD 1945

dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari

anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, pemerintah juga

memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan

pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dapat dilihat

dari ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan

Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan UU No.

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No 2

Tahun 1989. yang mendefenisikan ulang pengertian pendidikan.

Sesuai dengan agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah

kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit lima tahunan, Pemerintah pada

masa Reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Kurikulum

tersebut adalah sebagai berikut.

1). Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif untuk

memperoleh informasi. Guru bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh

informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi

siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar

dan keberagaman.

2). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan

yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu

mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan

standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal

ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan

penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

3). Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap,

keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk

mendapatkan pengalaman personal melalui observasi (pengamatan), bertanya,

menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan

pembelajaran.

280

elas IX SM

disi

visi

c. Kebudayaan

Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan

mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke

United Nations Educational,

Scientific, and Cultural Oganization

(UNESCO) atau Organisasi Pendidikan,

Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya ini dilakukan

untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia.

Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah mendapat pengakuan

internasional melalui UNESCO dapat kamu lihat pada tabel berikut.

abel

4.15.

Warisan Budaya

ndonesia

Warisan Cagar

Budaya

Kompleks Candi Borobudur

Diakui tahun 1991

Kompeks Candi Prambanan

Diakui tahun 1991

Situs Prasejarah sangiran

Diakui tahun 1996

Warisan Karya

Budaya Tak Benda

Wayang

Diakui tahun 2003

Keris

Diakui tahun 2005

Batik

Diakui tahun 2009

Angklung

Diakui tahun 2010

Tari Saman

Diakui tahun 2011

Noken

Diakui tahun 2012

Selain warisan budaya yang sudah diakui di atas, masih banyak warisan

budaya Indonesia yang sedang dalam proses pendaftaran di UNESCO,

diantaranya adalah Tenun Ikat dari Sumba, Rencong dari Aceh, Tari Tor-tor

dari Sumatra Utara, Gordang Sembirang dari Sumatra Utara, Songket dari

Palembang, Ondel-Ondel dari DKI Jakarta, Reog dari Ponorogo, Sasirangan

dari Kalimantan Selatan dan warisan-warisan budaya lainnya.

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4-6 orang!

2. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai perkembangan

bangsa Indonesia pada masa reformasi!

3. Kamu dapat mencari informasi dari materi yang telah kamu pelajari,

buku-buku bacaan, majalah, surat kabar, internet atau sumber lainnya.

4. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buat tulisan tentang

perkembangan masyarakat Indonesia pada masa reformasi dalam 1-2

halaman!

5. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas!

6. Setelah dipresentasikan, kumpulkan hasil presentasi kepada guru

untuk penilaian!

Ilmu Pengetahuan Sosial

281

Rangkuman

• Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui cara

diplomasi dan pertempuran. Diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan

Belanda di antaranya adalah Perundingan Linggarjati, Perundingan

Renville, Perundingan Roem-Royen, dan Konferensi Meja Bundar.

• Pertempuran-pertempuran yang terjadi untuk mempetahankan

kemerdekaan di antaranya adalah Pertempuran Surabaya, Pertempuran

Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, dan

Pertempuran Margarana.

• Indonesia memperoleh kedaulatan setelah penandatanganan Konferensi

Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Pada tanggal

27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada

RIS. Bentuk negara serikat yang disepakati pada Konferensi Meja Bundar

ternyata tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Pada tanggal 19 Mei 1950

diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS dan RI dengan

keputusan inti kembali mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Peristiwa politik yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer antara

lain adalah tujuh kali pergantian kabinet, penyelenggaraan Pemilu pertama,

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika, dan

gangguan kemanan seperti, pemberontakan DI/TII, pemberontakan APRA,

pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan RMS, dan pemberontakan

PRRI/Permesta.

• Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer

di antaranya adalah Gunting Syafruddin, sistem ekonomi gerakan banteng,

nasionalisasi perusahaan asing, Finansial Ekonomi (Finek), dan Rencana

Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan

pada masa Demokrasi Terpimpin adalah Devaluasi Mata Uang Rupiah,

dan mengeluarkan Deklarasi Ekonomi.

• Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Orde Baru meliputi

program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka

pendek diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Adapun

program jangka panjang diwujudkan dengan pembangunan jangka panjang

dilakukan secara periodik lima tahunan.

282

elas IX SM

disi

visi

• Peristiwa politik yang terjadi pada masa Rerformasi di antaranya adalah

dilaksanakannya reformasi di bidang politik yang meliputi reformasi di

bidang ideologi negara dan konstitusi, Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD,

Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet dan penghapusan Dwifungsi

ABRI secara bertahap. Upaya penanggulangan krisis ekonomi yang terjadi

pada tahun 1997 dilakukan secara bertahap dan mulai menunjukkan

hasilnya beberapa tahun kemudian.

• Pada era reformasi, amanat UUD 1945 dalam bidang pendidikan mulai

dilaksanakan dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya 20%.

Ilmu Pengetahuan Sosial

283

Uji Kompetensi

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Peristiwa Rengasdengklok memberikan manfaat, yaitu ...

a. proklamasi kemerdekaan seizin Jepang

b. Soekarno-Hatta menjadi aman

c. dibuatnya naskah proklamasi kemerdekaan

d. disepakatinya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan

2. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia harus berhadapan

dengan ... .

a. Jepang dan Inggris

b. Jepang, Belanda, dan Sekutu

c. Jepang dan Belanda

d. Jepang, Prancis, dan Belanda

3. Kedatangan pasukan Sekutu pada akhirnya disambut dengan perlawanan

oleh rakyat Indonesia karena....

a. membantu pasukan Jepang

b. mengubah pemerintahan RI

c. membawa pasukan NICA

d. melucuti tentara Jepang

4. Pada tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum di Bandung

yang isinya...

a. agar rakyat Bandung membantu Sekutu melucuti senjata tentara

Jepang

b. agar rakyat Bandung yang memiliki senjata menyerahkan diri kepada

Belanda

c. agar TRI mengosongkan kota Bandung

d. agar rakyat membakar kota Bandung

5. Penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah ....

a. adanya bentrokan antara pejuang Surabaya dengan pasukan Belanda

b. Inggris terang-terangan membantu NICA

c. Belanda melakukan provokasi terhadap pejuang Surabaya

d. tewasnya Brigjen. A. W. S. Mallaby

FKG IPS Nasional.Doc

284

elas IX SM

disi

visi

6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

a) Belanda mengakui

secara de facto

Republik Indonesia dengan wilayah

kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. Belanda sudah

harus meninggalkan daerah

de facto

paling lambat tanggal 1 Januari

1949.

b) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk

Republik Indonesia Serikat (RIS), salah satu bagiannya adalah

Republik Indonesia.

c) RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang

diketuai oleh Ratu Belanda.

Pernyataan di atas merupakan hasil perundingan...

a. Linggarjati

b. Renville

c. Roem-Royen

d. Konferensi Meja Bundar

7. Penyerahan kedaulatan Indonesia dilaksanakan setelah berlangsung . . . .

a. Perundingan Linggarjati

b. Perundingan Renville

c. Perundingan Roem-Royen

d. Konferensi Meja Bundar

8. Usaha Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia dengan cara

memecah belah kedaulatan RI ialah ....

a. membentuk KNIL

b. menerapkan blokade ekonomi

c. melakukan Agresi Militer

d. membentuk negara-negara boneka

9. Pada masa demokrasi parlementer, pembangunan nasional tidak dapat

dilaksanakan sebab...

a. adanya tuntutan dari kalangan ABRI untuk mengganti presiden

b. para pemimpin partai saling berebut kekuasaan untuk kepentingan

partainya

c. timbulnya demonstrasi-demonstrasi di berbagai daerah

d. adanya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat

Ilmu Pengetahuan Sosial

285

10. Perhatikan kabinet-kabinet berikut!

(a) Kabinet Natsir

(b) Kabinet Sultan Hamengku Buwono IX

(d) Kabinet Burhanudin Harahap

(e) Kabinet Dwikora

(f) Kabinet Pembangunan

Beberapa kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer

adalah ....

a. Kabinet (a),(c), dan (d)

b. Kabinet (a), (b), dan (e)

c. Kabinet (c), (d), dan (e)

d. Kabinet (d), (e), dan (f)

B. Esai

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Pada masa kemerdekaan, masa demokrasi parlementer, dan masa

demokrasi terpimpin keadaan ekonomi Indonesia cenderung memburuk.

Menurut pendapatmu, apa saja yang menyebabkan buruknya perekonomian

Indonesia waktu itu? Jelaskan!

2. Pada pemerintahan Orde Baru, perekonomian Indonesia mengalami

kemajuan yang cukup pesat. Apa saja hal-hal yang mendukung kemajuan

tersebut? Jelaskan!

3. Pada tahun 1998, keadaan ekonomi Indonesia kembali memburuk.

Jelaskan hal-hal yang menyebabkan keadaan tersebut!

4. Bagaimanakah perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia

dalam bidang pendidikan dan kesejateraan masyarakat sejak masa

kemerdekaan hingga reformasi?

5. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada masa

Orde Baru dan masa Reformasi untuk melestarikan kekayaan budaya

Indonesia?

286

elas IX SM

disi

visi

DAFTAR

PUS

Alma, Buchori. (2007).Kewirausahaan. Bandung : Alfabet

Bambang TH dan Rukidi, 2009. IPS Terpadu 9 untuk Kelas IX. Jakarta.

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Bintarto (1989). Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia

Indonesia

Ensiklopedi Geografi Seri Indonesia (1996). Afrika. Jakarta: PT Intermasa

Ensiklopedi Geografi Seri Indonesia (1996). Amerika. Jakarta: PT Intermasa

Ensiklopedi Geografi Seri Indonesia (1996). Asia. Jakarta: PT Intermasa

Ensiklopedi Geografi Seri Indonesia (1996). Australia. Jakarta: PT Intermasa

Ensiklopedi Geografi Seri Indonesia (1996). Eropa. Jakarta: PT Intermasa

Ginanjar Kartasasmita, dkk. 1981. 30 Tahun Indonesia Merdeka, cetakan

Kelima. Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset.

Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L. L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., . . .

Duke, N. (2011). Status and Distribution of Mangrove Forests of the

World Using Earth Observation Satellite Data. Global Ecology and

Biogeography, 20(1), 154-159. Gramedia Group.

Hatta, Mohammad. 1982. Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Jakarta:

Tintamas.

Horton, Paul dan Chester L. Hunt. 1999. Sosiologi. Jakarta : Erlangga

Huki, Wila. 1982. Pengantar Sosiologi. Surabaya : Usaha Nasional.

Kardiman, Dkk.(2006). Ekonomi Dunia Keseharian Kita. Bogor :Yudistira

Kartono, Kartini. 1992. Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja. Jakarta:

Rajawali

Koentjaraningrat. 1985. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta:

FKG IPS Nasional.Doc

Ilmu Pengetahuan Sosial

287

Koentjaraningrat. 2011. Pengantar Ilmu Anthropologi I. Jakarta: PT Rineka

Cipta

Lilis Yuliati dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial : Untuk SMP/MTs Kelas

IX. Jakarta. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Martono, Nanang. 2012. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta : Rajagrafindo

Persada

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. (1992). Sejarah

Nasional Indonesia VI, Jakarta: Balai Pustaka.

Marzali, A. (2007). Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jakarta:

Kencana.

Nurhadi dkk. 2009. Jelajah Cakrawala Sosial 3 : Ilmu Pengetahuan Sosial;

Untuk Kelas XI.

Jakarta : Pers Persada.

Population Reference Bureau (2005). Worl Population Data Sheet.

2005-world-population-data-sheet_eng.pdf

Population Reference Bureau (2015). Worl Population Data Sheet.

2015-world-population-data-sheet_eng.pdf

Ranjabar, Jacobus. 2008. Perubahan Sosial dalam Teori Makro (Pendekatan

Realitas Sosial). Bandung : Alvabeta cv

Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Rodrigue, Jean-Paul (2013). Spatial Interactions and the Gravity Model

(Third Edition). New York: Routledge

Rosyidi, Suherman.(2004). Pengantar Teori Ekonomi. Jakarta : Raja

Grafindo

Setiadi, Elly M.dkk. 2011. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana Prenada

Media

Sh. Musthofa, Suryandari, Tutik Mulyati. 2009. Sejarah untuk SMA/MA

Kelas XII Program IPA. Jakarta . Pusat Perbukuan, Departemen

Pendidikan Nasional.

http://4.bp.b

logspot.com/,

diunduh 14 November 2015

288

elas IX SM

disi

visi

Skousen, Mark.(2005). Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-

Teori ekonomi Modern. Jakarta :Prenada Media.

Soekanto, Soerjono. 1999. Kamus Sosiologi. Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada

Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Rajawali

Persada.

Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT.

Rajagrafindo

Stiglitz, Joseph E. 2006. Making Globalization Work. Newyork London

Sugandi, Dede, Asep Mulyadi, Iwan Setiawan, Nanin Trianawati, Lili

Somantri, Tarunasena Ma’mur (2015). Atlas Indonesia dan Dunia.

Kerjasama Dept. Pendidikan Geografi UPI dan PT. Pameterindo

Edukatama Aneka

Sunarto, Kamanto. 1993. Pengantar Sosiologi, edisi revisi. Jakarta: Fakultas

Ekonomi

Supriadi, Dedi. (2001). Kreativitas, Kebudayaan, dan Perkembangan IPTEK.

Bandung : Alfabeta

Tim Redaksi. 2005. Ensiklopedi Umum untuk Pelajar. Jakarta. Ichtiar Baru

Van Hoeve Universitas Indonesia.

Sumber Internet :

https://ha2es.files.wordpress.com/2012/05/mondialisation.jpg,

diunduh 4

Maret 2015

http://www.soekarno_indonesia.blogspot.com, diunduh 5 Maret 2015

http://www.kaskus.co.id, diunduh 5 Maret 2015

http://www.jakarta.go.id, diunduh 6 Maret 2015

http://nasionalisme.id/Beranda/A.jpg, diunduh 11 November 2015

http://3.bp.blogspot.com/, diunduh 11 November 2015

Ilmu Pengetahuan Sosial

289

http://1.bp.blogspot.com/, diunduh 17 November 2015

http://www.medcofoundation.org/semua-kelompok-masyarakat-butuh-

pendidikan/, diunduh 29 Oktober 2015

http://www.anneahira.com/, diunduh 11 November 2014

https://ekaazsasa.files.wordpress.com/2013/05/mobil-unit-internet.jpg,

diunduh 20 Oktober 2015

https://osha.europa.eu/en/files/flags-member-states,

diunduh 18 November

2015

http://www.anneahira.com/images_wp/pengaruh-budaya.jpg, diunduh 19

November 2015

https://karangjunti.files.wordpress.com/2010/03/kereta-listrik-copy.jpg,

November 2015

http//id.wikibook.org, diunduh 4 November 2015

http://www.nunuamir.com/2012/06/tradisi-cium-tangan-memang-paling.

html, diunduh 14 November 2015

http://3.bp.blogspot.com/, diunduh 16 November 2015

http//www.merdeka.com/, diunduh 11 November 2014

http://2.bp.blogspot.com/, diunduh 13 November 2015

http//www.biologiumum.com, diunduh 20 september 2015

http//www.nbolosangeles.com, diunduh 20 September 2015

http//www.dagogado.blogspot.com, 20 September 2015

Walgito, B. 1994.

Psiikologi Sosial (Suatu Pengantar).

Yogyakarta: Andi

Offset.

gunungapi yang mengelilingi cekungan Samudera

Pasifik

290

elas IX SM

disi

visi

OSARIUM

Agent of change pihak yang menghendaki perubahan

Agresi penyerangan suatu negara terhadap negara lain

Akulturasi

proses pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang

lambat laun diterima dan tanpa menyebabkan hilangnya

kepribadian kebudayan itu sendiri

Alternatif pilihan

Amplitudo jarak naik dan turunnya suatu getaran

Anjungan tempat kegiatan

Asimilasi

pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan

hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga

membentuk kebudayaan baru

Batuan beku Jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin

dan mengeras

Batuan Malihan/metamorf batuan beku atau sedimen yang berubah sifat dan

bentuknya karena mengalami peningkatan tekanan dan

suhu di dalam kerak bumi.

Batu gamping/batu kapur sebuah batuan sedimen yang terdiri atas mineral kalsit

dan aragonit.

Batupasir

batuan sedimen yang terutama terdiri atas mineral

berukuran pasir atau butir-butir batuan

Benua

hamparan daratan yang sangat luas yang berada di

permukaan bumi

Budaya

suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama

oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari

generasi ke generasi

Budaya

suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama

oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari

generasi ke generasi

Cincin api Pasifik daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan

FKG I

PS Nasional.Doc

Ilmu Pengetahuan Sosial

291

Cultural animosity kedua kebudayaan seimbang tarafnya sehingga saling

tolak menolak

Dekrit

keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh presiden

atau pengadilan.

Delegasi

orang yang ditunjuk dan mewakili suatu perkumpulan

dalam suatu perundingan

Demonstration effect suatu pengaruh seseorang memiliki daya beli bukan

karena faktor kebutuhan tetapi takut akan sebutan

ketinggalan zaman dan hanya untuk memenuhi gaya

hidup

Demoralisasi penurunan nilai moral

Destruktif merusak

Devaluasi

penurunan nilai uang yang dilakukan dengan sengaja

terhadap uang luar negeri atau terhadapnya.

Devisa

alat pembayaran yang digunakan dan dapat diterima

secara internasional.

Diplomasi

urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan

wakil-wakilnya di negara lain

Discovery

penemuan unsur baru yang belum pernah ada

sebelumnya

Dumping

politik dengan cara menjual barang lebih murah ke luar

negeri

Efektif melakukan sesuatu dengan tepat

Efisien melakukan sesuatu dengan benar

Etnik

suatu golongan manusia yang anggotanya

mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya

berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama.

Etnosentrisme

paham atau anggapan yang menganggap bahwa suku

bangsanya lebih unggul dari suku bangsa lain

Evolusi perubahan lambat

Fasilitas segala sesuatu yang mendukung kegiatan tertentu

Fauna

khazanah segala macam hewan yang hidup di bagian

tertentu atau periode tertentu

Flora

khazanah segala macam hewan yang hidup di bagian

tertentu atau periode tertentu

Inovasi

diterapkannya alat/ide baru untuk melengkapi atau

menggantikan ide/alat yang lama

292

elas IX SM

disi

visi

Globalisasi

terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi

antarmasyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem

dan kaidah yang sama secara cepat terutama di bidang

IPTEK

Gumuk pasir gundukan bukit pasir yang terhembus angin

Gunungapi

gunung yang terbentuk akibat material hasil letusan atau

erupsi menumpuk di sekitar pusat letusan atau gunung

yang terbentuk dari erupsi magma

Gurun suatu daerah yang menerima curah hujan yang sedikit

(kurang dari 250 mm/tahun)

Hedonisme

suatu pandangan hidup yang menganggap bahwa

kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan

utama hidup

Iklim Kontinental iklim yang memiliki ciri suhu musim dingin yang cukup

untuk mengalami periode bersalju setiap tahun.

Iklim Lautan sejenis iklim yang biasanya ditemukan di sepanjang

pantai barat di area garis lintang tengah di beberapa

benua di dunia dan juga di area tenggara Australia

Iklim Sub Tropis iklim yang berada pada wilayah setelah lintang tropis

yang dibatasi oleh Garis Balik Utara (GBU) dan Garis

Balik Selatan (GBS) pada lintang 23,50 utara dan

selatan. Iklim subtropis memiliki empat musim yaitu

musim semi, panas, gugur dan dingin

Iklim Tropis iklim yang berada pada wilayah diantara 23,50 LU dan

23,50 LS.

Imigran

orang yang melakukan perpindahan secara menetap dari

suatu negara ke negara lain.

Immaterial nonkebendaan

Impor kegiatan membeli barang dari luar negeri

Individualisme

perilaku mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu

dengan urusan orang lain

Inflasi

kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya

uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga

barang-barang

294

elas IX SM

disi

visi

Insentif pemberian dengan tujuan menghasilkan tertentu

Invention

penyempurnaan unsur penemuan baru oleh serangkaian

individu yang melibatkan beberapa pencipta

Investasi penanaman modal

juvenille deliquency kenakalan remaja

Kabinet

badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para

menteri.

Kesenjangan sosial ekonomi perbedaan yang cukup tajam dalam bidang sosial

dan ekonomi

Kolusi kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji;

persekongkolan

Komoditas barang eksport atau impor

Komposisi penduduk pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu

misalnya berdasarkan agama, jenis kelamin, ras, usia,

status perkawinan, dan lain-lain.

Komprehensif secara menyeluruh

Komunikasi

proses penyampaian informasi dari komunikator ke

komunikan menghasilkan kebudayaan campuran namun

identitas setiap kebudayaan masih ada

Konferensi

rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar

pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi

bersama.

Konfrontasi

cara menentang musuh atau kesulitan dengan

berhadapan langsung dan terang-terangan

Konsultasi berbicara atau berdiskusi tentang suatu hal

Konsumtivisme

mengkonsumsi barang dan jasa yang sebenarnya bukan

merupakan keperluannya sikap hidup boros

Kontribusi sumbangan terhadap suatu hal

Korupsi

penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk

kepentingan pribadi atau orang lain

Korupsi

penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk

kepentingan pribadi atau orang lain

Kriminalitas segala bentuk perbuatan yang melanggar norma hukum

Kualitas mutu barang

Ilmu Pengetahuan Sosial

295

Kuota jumlah barang yang diekspor atau diimpor

Lapisan tanah vulkanik lapisan tanah yang berasal dari material letusan gunung

api

Lempeng Benua bagian dari lapisan bumi paling luar yang memiliki ciri

bersifat asam berat jenis rendah dan tersusun atas batuan

potassium dan sodium.

Lempeng Samudera bagian dari lapisan bumi paling luar yang memiliki ciri

bersifat basa berat jenis lebih tinggi dari lempeng benua

dan tersusun atas batuan dengan sifat magnesium dan

besi.

Manufaktur

suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin,

peralatan, dan tenaga kerja dan suatu medium proses

untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi

untuk dijual.

Masalah sosial suatu kondisi yang tidak sesuai antara harapan dan

kenyataan sehingga masyarakat menginginkan untuk

menyelesaikannya

Material bidang kebendaan

Migrasi

perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain

dengan tujuan menetap

Migrasi Neto selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar

Modernisasi

proses untuk mengikuti kaidah konstelasi zaman

sekarang

Nefo

singkatan dari

New Emerging Forces

yaitu blok

bentukan Indonesia yang terdiri dari negara-negara

antikapitalis dan condong ke negara komunis.

Nepotisme

perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan

kepada kerabat dekat tindakan memilih kerabat atau

sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan

Oldefo

singkatan dari

Old Establised Forces

yaitu blok negara-

negara barat yang telah mapan ekonominya, negara

imperialis.

Pajak

iuran wajib warga negara kepada negara yang diatur

dalam undang-undang

Peluang kesempatan meraih sesuatu

Penduduk

orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang

terikat oleh aturan

296

elas IX SM

disi

visi

Planned change perubahan yang direncanakan

Plato

dataran tinggi yang luas dengan lembah dan bukit akibat

pengikisan

Politik

pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan

seperti sistem pemerintahan atau dasar-dasar

pemerintahan

Potensi kemampuan yang dimiliki

Proklamasi

pemberitahuan atau pengumuman resmi kepada seluruh

rakyat

Ras

suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk

mengkategorikan manusia dalam populasi atau

kelompok besar dan berbeda menurut ciri fenotipe, asal

usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan yang

terwarisi.

Reformasi perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang

sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau

negara.

Region

suatu wilayah yang memiliki ciri atau karakteristik

tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya

Relief

tinggi rendahnya permukaan bumi atau bentuk raut

muka bumi

Revolusi Industri periode antara tahun 1750-1850 yang pada saat itu

terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang

pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi

dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam

terhadap sosial, ekonomi dan budaya dunia.

Revolusi perubahan cepat

Salju

air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi

padat seperti hujan

Sedimen

material atau pecahan batuan, mineral dan material

organik yang melayang-layang di dalam air, udara,

maupun yang dikumpulkan di dasar sungai atau laut oleh

pembawa atau perantara alami lainnya.

Semi gurun wilayah iklim yang menerima curah hujan di bawah

penguapan potensial tapi tidak luar biasa atau dengan

curah hujan antara 25 – 50 cm per tahun

Separatisme

paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan

negara sendiri)

Ilmu Pengetahuan Sosial

295

Spesies

suatu tingkatan dalam pengelompokan makhluk hidup

yang menunjuk pada satu atau beberapa kelompok

individu yang serupa dan dapat saling membuahi satu

sama lain di dalam kelompoknya namun tidak dapat

dengan kelompok lainnya.

Stabilisasi usaha atau upaya membuat stabil; penstabilan

Subsidensi Massa Udara turunnya massa udara

Suku bangsa sekolompok manusia yang memiliki kesatuan budaya

dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut

Sumberdaya Geologi segala sumberdaya alam non-hayati yang terbentuk

melalui proses geologi meliputi sumberdaya mineral,

sumberdaya energi dan sumberdaya air.

Sumberdaya Mineral bahan alam berupa batuan/mineral yang mengandung

cukup unsur yang memiliki nilai ekonomis sehingga

memungkinkan adanya penambangan atau penggalian.

Swasembada usaha mencukupi kebutuhan sendiri

Terumbu karang sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan

sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae

Ultimatum

peringatan atau tuntutan yang terakhir dengan diberi

batas waktu untuk menjawabnya

Unplanned change perubahan yang tidak direncanakan

Vandalisme mencoret, merusak fasilitas umum

Vegetasi istilah untuk keseluruhan komunitas tetumbuhan di suatu

tempat tertentu.

Westernisasi suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan

nasionalisnya yang meniru atau melakukan aktivitas

kebarat-baratan, paham yang meniru gaya hidup Barat

Zone

tumbukan lempeng suatu wilayah pertemuan antara

lempeng atau kerak bumi yang saling berhadapan.

Ilmu Pengetahuan Sosial

297

Profil

lis

Nama

engk

Setiawan,

S.P

.,M.Si.

Telp.

or/HP

08122436787

E-mail

an4671@gmail

Akun Facebook

Alamat

Departemen

Pendidikan

eog

afi

FPIPS UPI Jl. Dr.

Setiabudhi

229

Bandung

Bidang Keahlian: Pendidikan

afi

Riwayat

Pekerjaan/Profesi

dalam 10

tahun

hir:

1. Konsultan Proyek Peningkatan Mutu

SMP

Jawa Barat

Dir. PLP

Depdiknas (2006)

Tim

Pengembang Pengembangan

Muatan

IPTEK

dalam

embelajar

(Puslitjaknov

epdik

nas)

Tim

Perumus

Pengembangan

Pesantren

buda

Lingkungan

o-pontr

en)

Jawa Barat

4. Asesor

Sertifikasi

Guru (2008-2009)

nstruktur

PLPG

(2012-2015)

6. Narasumber Pelatihan Guru untuk

mplem

tasi

ulum

2013 (2013)

Riwayat

Pendidikan

Tinggi dan Tahun

elajar:

S2:

Pascasarjana

UGM

Program Studi

lmu

Lingkungan (1995–1997)

S1:

Fakultas Pendidikan

lmu

Pengetahuan

Sosial/Jurusan Pendidikan

eog

afi/

(1990–1995)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun

hir):

Buku

Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk

SD, SMP, SMA

(2007)

2. Cuaca dan

lim

(2010)

3. Dasar-Dasar Sistem

masi Geografis (2010)

Buku IPS SMP

“

asan

osial

”

BSE

(2008)

Buku IPS

ulum

2013

Kelas

7 (2013)

Buku IPS

ulum

2013

Kelas

9 (2014)

Buku

Geografi

SMA

(2006)

8. Atlas

ndonesia

dan Dunia (2015)

9. Atlas Sejarah (2015)

Judul

Penelitian

dan Tahun Terbit (10 Tahun

hir):

Pengembangan

Model

ampus

UPI

sebagai

ampus

Mandiri dalam

engelolaan

Lingkungan (2015)

2. Desain Zonasi

Biopori

untuk Mendukung Program

ampus

UPI

Pengembangan

Formula dan Distribusi

ensitas

Hujan melalui

engembangan

Stasiun Hujan

tual

di Pulau Jawa Bagian Barat (Jawa Barat dan

Ban

en)

mplemen

tasi

ampus

dalam Aspek Kesesuaian

egetasi

pada Ruang

erbuk

Hijau

di Universitas Pendidikan

ndonesia

5. Pola Hubungan Antara

arakter

istik

DAS

dengan

Hasil Air

di Cekungan

Bandung

(Pembaharuan

Bahan

Ajar

Materi Sumber Daya

Air

basis Data Empirik)

7. Pewilayahan (Zoning) Pola

ensitas

Hujan di Pulau Jawa Bagian Barat

8. Identifikasi Potensi

Pengembangan

ampus

di Universitas

endidik

ndonesia

(Studi

Awal

Menuju

ampus

amah

Lingkungan dan

aspada

encana)

Penentuan

Konstanta Probabilitas dan Durasi Hujan untuk Formulasi

ola

ensitas

Hujan di Jawa Barat

298

elas

IX SM

disi

visi

Nama

engk

etno

uning

Dewi

usparatr

S.Pd

Telp.

or/HP

085878582499

E-mail

uningadalahk

uning@y

ahoo

.id

Akun Facebook

kuning adalah

uning

Alamat

: SMA

Negeri 1 Samigaluh

ulon

Progo

Bidang Keahlian:

osiolog

Riwayat

Pekerjaan/Profesi

dalam 10 Tahun

hir:

1. 2005 (September – Maret 2006).

ekerja sebagai editor bahan ajar

dan

pengayaan

sosiologi di

Sindunata

osur

Suk

aharjo

2. 2006

(April

– sampai sekarang ) Pegawai Negeri

Sipil

SMA

Negeri 1

amigaluh

sebagai Guru

osiolog

Riwayat

Pendidikan

Tinggi dan Tahun

elajar:

S1:

Fakultas Keguruan dan

lmu

Pendidikan/ Pendidikan Sosiologi –

tropolog

Universitas Sebelas Maret

(UNS)

(2001 – 2005)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun

hir):

1. Bahan

Ajar

dan Pengayaan Sosiologi

Kelas X, XI,

dan

XII

Sindhuna

osur

Sukoharjo tahun 2006 (semester 2)

2. Bahan

Ajar

dan Pengayaan Sosiologi

Kelas X, XI,

dan

XII

Sindhuna

osur

Sukoharjo tahun 2007 (semester 1 dan 2)

3. Bahan

Ajar

dan Pengayaan Sosiologi

Kelas X, XI,

dan

XII

Sindhuna

osur

Sukoharjo tahun 2008 (semester 1 dan 2)

4. Bahan

Ajar

dan Pengayaan Sosiologi

Kelas X, XI,

dan

XII

Sindhuna

osur

Sukoharjo tahun 2009 (semester 1 dan 2)

5. Bahan

Ajar

dan Pengayaan Sosiologi

Kelas X, XI,

dan

XII

Sindhuna

osur

Sukoharjo tahun 2010 (semester 1 dan 2)

6. Bahan

Ajar

dan Pengayaan Sosiologi

Kelas X, XI,

dan

XII

Sindhuna

osur

Sukoharjo tahun 2011 (semester 1 dan 2)

7. Bahan

Ajar

dan Pengayaan Sosiologi

Kelas X, XI,

dan

XII

Sindhuna

osur

Sukoharjo tahun 2012 (semester 1)

Buku

llmu

Pengetahuan

Sosial Kelas

(2015)

Judul

Penelitian

dan Tahun Terbit (10 Tahun

hir):

Ilmu Pengetahuan Sosial

299

lis

Nama

engk

: Hj.

Suciati,M.Pd

Telp.

or/HP

022-7800098 /

08121446101

E-mail

sucia

ti2107@g

mail

Akun Facebook

: Enci

Hatiku

Alamat

Jalan Alun-alun Utara Nomor 211B

Ujungberung

Bandung

40611

Bidang Keahlian: Guru

Riwayat

Pekerjaan/Profesi

dalam 10 Tahun

hir:

Guru mata pelajaran

IPS

SMP N

8 Kota

Bandung

Riwayat

Pendidikan

Tinggi dan Tahun

elajar:

S1: IKIP

Bandung

end

Ekonomi Koperasi Fakultas

FPIPS

(1998-1999)

S2: PIPS

Sekolah Pascasarjana

UPI

(2006-2008)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun

hir):

1. Wawasan

Sosial

(2008);

lmu

Pengetahuan

Sosial Kelas

VII

(2013- 2014);

lmu

Pengetahuan

Sosial Kelas

VII

(2013);

lmu

Pengetahuan

Sosial Kelas

VII

dan

(2015).

Judul

Penelitian

dan Tahun Terbit (10 Tahun

hir):

Upaya Meningkatkan Motivasi

Belajar Siswa

pada Mata Pelajaran

IPS

Kelas IX B

melalui Model Pembelajaran

basis Point

ewar

300

elas

IX SM

disi

visi

Nama

engk

: A.

Mushlih

Telp.

or/HP

0856-4147-5767

E-mail

ahlaa_k

u@y

ahoo

Akun Facebook

Alamat

Madrasah

Aliyah Al

rsy

Desa

Butuh,

Kecamatan

engaran

abupa

Semarang Jawa

engah.

Bidang Keahlian: -

Riwayat

Pekerjaan/Profesi

dalam 10 Tahun

hir:

1. Kepala

Divisi

dit

ial

di Penerbit dan Percetakan

CV.

Mediatama,

Solo,

Jawa

engah

(2011-2013)

2. Pengajar di Madrasah

Aliyah Al

rsy

(2014 –

arang)

Riwayat

Pendidikan

Tinggi dan Tahun

elajar:

S2:

Pendidikan Pasca sarjana Prodi

nolog

Pendidikan, Universitas

Neger

Sebelas

-S

olo

(Proses thesis)

S1:

Fakultas

Syariah,

Jurusan Study

Islam,

tional

University

of Africa,

har

oum

epublik

of Sudan (2002 – 2007)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun

hir):

1. -

Judul

Penelitian

dan Tahun Terbit (10 Tahun

hir):

1. -

Ilmu Pengetahuan Sosial

301

Nama

engk

Baha` Uddin,

S.S.,

M.Hum

Telp.

or/HP

0274-513096/081226563523

E-mail

[email protected]

.id

Akun Facebook

: fac

ebook

om/bahauddin.ug

Alamat

Fakultas

lmu

Budaya

UGM, Jl.

Sosio Humaniora

No.

Bulaksumur

ogy

Bidang Keahlian:

ejar

Riwayat

Pekerjaan/Profesi

dalam 10 Tahun

hir:

1. Staf

engajar

Jurusan Sejarah,

FIB-UGM (1999-sek

arang)

2. Staf Peneliti, Pusat Studi Korea

UGM (1998-sek

arang)

3. Staf Peneliti Pusat Manajemen Kesehatan Pelayanan Kesehatan

FK-UGM

(2000-

2001)

4. Staf Dewan Kebudayaan

DIY

(2005)

5. Anggota

Revisi

ulum

IPS

Sejarah

SMA, BSNP,

Depdiknas (2005-2006)

6. Anggota Unit Laboratorium

padu

FIB UGM (2006-sek

arang)

7. Dosen Pembimbing Lapangan

KKN PPM

Pemberantasan

Buta

Aksara LPPM

UGM

Jember

Jatim (2006)

8. Dosen Pembimbing Lapangan

KKN PPM

Pemberantasan

Buta

Aksara LPPM

UGM

di Jember dan

Ban

yuw

ang

Jatim (2007)

9. Dosen Pembimbing Lapangan

KKN PPM

Pemberantasan

Buta

Aksara, LPPM

UGM

onosobo

Jawa

engah

(2008)

10. Dosen Pembimbing

Program Layanan Masyarakat

Pemberantasan Buta

Aksara, LPPM UGM

onosobo

Jawa

engah

(2008)

11.

eview

Buku

Pelajaran

IPS

Sejarah

SMU, BSNP

Depdiknas (2007)

12.

endahara

Jurusan Sejarah

FIB UGM

(2007-2012)

13. Sekretaris Jurusan Sejarah

FIB-UGM

(2007-2015)

14.

eview

Buku

Pelajaran

IPS

Sejarah

SD & SMP, BSNP

Depdiknas (2008)

15.

Tim Teknis

Program Layanan Masyarakat

Pembrantasan

Buta

Aksara LPPM

UGM

(2008)

16.

eview

Buku

Pelajaran Sejarah

ulum

2013 (2013-2015)

Riwayat

Pendidikan

Tinggi dan Tahun

elajar:

S2:

Program

Pascasarjana/Program

Studi Humaniora/Universitas Gadjah

ada

(2000 – 2005)

S1:

Fakultas Sastra/Jurusan Sejarah/Prodi

lmu

Sejarah/Universitas Gadjah

ada

(1993 – 1998)

Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun

hir):

1. Penelaah

Buku

Mata Pelajaran Sejarah untuk Sekolah Menengah Umum

dan

Sederajat (2007)

2. Penelaah

Buku

Mata Pelajaran

IPS

padu

untuk Sekolah Dasar dan

ekolah

Menengah Pertama (2008)

3. Penelaah

Buku

Pelajaran

IPS

Sejarah

SD & SMP

(2008)

4. Penelaah

Buku

Pelajaran

IPS

Sejarah

SMA

(2011)

5. Penelaah

Buku

Pengayaan

IPS

dan Sejarah

ulum

2013 (2013)

6. Penelaah

Buku

Pelajaran Sejarah

Kelas XI

ulum

2013 (2013)

302

elas

IX SM

disi

visi

7. Penelaah

Buku

Palajaran Sejarah